Sekdaprov Sulsel mendorong OPD siapkan arsiparis

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel Jufri Rahman mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan menyiapkan arsiparis atau pejabat fungsional khusus kearsipan di tempat masing-masing.

Jufri Rahman pada acara pemusnahan arsip di Makassar, Rabu, mengatakan berdasarkan laporan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jumlah arsiparis di lingkup Pemprov Sulsel saat ini sebanyak 377 orang dan masih ada beberapa OPD yang ternyata belum memilikinya.

"Itu persoalan, karena arsip itu adalah bagian dari akuntabilitas organisasi. Arsip itu mesti dipelihara dan urutannya itu mulai dari pembuatan arsip, penggunaannya, terakhir penyusutan. Penyusutan itu yang kita lakukan tadi, pemusnahan itu," katanya.

Terkait dengan pemenuhan arsiparis, Jufri mengaku telah meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel untuk melakukan redistribusi arsiparis yang ada selama ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada seluruh OPD-OPD.

Ia juga meminta kepada OPD untuk membuat surat permintaan arsiparis bagi OPD yang belum punya arsiparis.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel Hasan Sijaya mengatakan pihaknya memusnahkan sebanyak 39.116 arsip dari 18 OPD di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.

"Tujuan pemusnahan ini adalah untuk menyempurnakan tata kelola kearsipan di setiap lembaga. Arsip yang tersimpan hanya yang masih relevan," ujarnya.

Hasan juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun ke-355
Sulsel dan diinisiasi oleh seluruh arsiparis yang ada.

Meski begitu, Hasan mengaku mengalami kendala dalam pengelolaan arsip di lembaga OPD karena masih minimnya tenaga arsiparis dan bahkan beberapa OPD di Sulsel tidak memiliki tenaga arsiparis.

"Yang jadi kendala, memang ada beberapa OPD yang belum ada arsiparisnya. Ini mungkin kami berharap untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Beberapa OPD yang belum memiliki arsiparis yakni Biro Barang dan Jasa, Sekretariat DPRD Sulsel, Inspektorat, Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penghubung, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

"Ini mungkin perlu formasi diisi arsiparis agar kerja-kerja kearsipan dapat dikelola dengan baik," ujarnya.