Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga akhir 2024 mencapai Rp57,36 triliun atau sekitar 97,73 persen dari pagu Rp58,69 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Sabtu, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp25,30 triliun atau sekitar 96,10 persen.
"Untuk belanja negara terdiri dari transfer ke daerah sudah terealisasi Rp32,06 triliun atau sekitar 99,06 persen dari pagu Rp32,36 triliun," ujarnya.
Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Pada belanja pegawai ini terealisasi Rp9,96 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI dan Polri sebanyak 77.741 orang, pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 891 orang dan 6.443 pegawai PPPK.
Kemudian belanja barang yang mencapai Rp11,26 triliun atau sekitar 91,87 persen dari pagu Rp12,25 triliun.
Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 11 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp10,15 triliun.
Pada belanja modal tercapai Rp4 triliun atau sekitar 92,91 persen dari pagu Rp4,3 triliun. Pada belanja modal ini mengalami kontraksi minus 28 persen.
Belanja modal ini mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp1,53 triliun.
"Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp94,3 miliar dan peningkatannya itu sudah 17 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya tersalurkan Rp80,3 miliar," ucapnya.
