Makassar (ANTARA) - Civitas Akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan belum memikirkan untuk menaikkan uang kuliah tunggal (UKT), imbas dari kebijakan efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN).
"UKT tidak ada (belum naik), nanti ke WR (Wakil Rektor) satu," kata Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa singkat sambil bergegas meninggalkan ruangan seusai menghadiri pengukuhan Guru Besar Unhas di Aula Lantai 2 Rektorat Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, (18/2).
Saat hendak di tanyakan lebih jauh apa alasannya, ia enggan berkomentar dan terkesan terburu-buru sembari dihalang-halangi ajudannya menahan awak media dengan dalih akan menemui Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Jufry yang sudah menunggunya di lantai 6 Gedung Rektorat.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin yang ditemui wartawan terpisah menyatakan belum ada wacana menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
"Saya pikir masalah anggarannya Unhas kewenangan wakil bidang keuangan. Tapi kalau untuk UKT sampai saat ini kita tidak ada wacana," kata Prof Muhammad Ruslin.
Ia pun enggan merespon kebijakan efisiensi anggaran tetapi menurutnya, saat ini lebih fokus mencari sponsor beasiswa bagi mahasiswanya.
"Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mencari scholarship, mencari beasiswa. Karena sekarang di Unhas itu kurang lebih sudah hampir 32 persen tingkat sarjana sudah mendapatkan beasiswa," katanya.
Prof Muhammad Ruslin menyebutkan, target untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari sponsor di luar pemerintah sampai 35 persen. Sehingga pihaknya tidak terlalu memikirkan menaikkan UKT mahasiswa.
"Jadi bisa kebayang, kalau target kita bisa sampai misalnya 35 persen, itu sangat luar biasa. Jadi, sekarang kita selalu cari mitra yang bisa kerja sama, misalnya dari Nickel Industry, Newmont, kemudian dari yang Papua, Timika ada Freeport," tuturnya menanggapi.
Dengan begitu, harap dia, semua mitra yang sudah memberikan skema beasiswa kepada calon penerima beasiswa bisa tercapai, sehingga banyak yang diharapkan membantu mahasiswa.
"Di samping itu, kita juga sekarang banyak menggali dari sumber termasuk dana abadi Unhas, itu sudah beberapa. Kemarin itu, kurang lebih 250 mahasiswa yang sudah diberikan beasiswa," paparnya lagi.
Terkait dengan efisiensi, kata dia menambahkan, rasanya tidak ada wacana untuk menaikkan UKT. Pihaknya justru harus berpikir mencari sumber-sumber lain yang bisa diberikan kepada mahasiswa Unhas untuk uang kuliahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak terhadap besaran UKT. Efisiensi anggaran dilakukan oleh PTN hanya untuk anggaran sektor meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).
"Langkah ini tidak boleh (menaikkan UKT). Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT," kata Sri Mulyani tegas saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
