Makassar (ANTARA) - Bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial menjadi oase bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Makassar, khususnya pada saat harga kebutuhan konsumsi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Hal itu dikemukakan salah satu KPM penerima Bansos, Sania (42), warga Jalan Tinumbu Lorong 2, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan dengan penghasilan suami sebagai buruh serabutan, sulit memenuhi kebutuhan keluarga dengan empat orang anak.
Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan sekolah anak-anaknya yang berada di jenjang SD dan SMP, ditambah lagi seorang anak berusia 1,8 tahun yang memerlukan asupan gizi untuk mencegah stunting.
Dengan adanya bansos dari Kemensos yang diterima sejak 2020 pada awal terjadinya COVID-19 hingga saat ini, keluarga yang tinggal di kolong rumah panggung itu sangat terbantu.
"Bansos ini melalui PKH, bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak," kata Sania.
Hal senada dikemukakan penerima Bansos lainnya Roslina. Dia mengatakan sebagai warga perantau dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan suami yang berprofesi sebagai buruh bangunan, sangat terbantu dalam menutupi kebutuhan sehari-hari, khususnya bantu BPNT.
Selain itu, dua orang anaknya, dapat bersekolah karena mendapat bantuan PIP dari Kemensos.
Selama menjadi penerima bansos, kata Roslina, pencairan bansos berjalan lancar sesuai jadwal. Bahkan, dengan adanya sistem digitalisasi dengan menggunakan kartu debit, dia bersama tetangganya yang sebagai penerima bantuan Kemensos cukup
mencairkan dana bantuan melalui BRI link yang ada di warung-warung sekitar rumah.
Kendati dikenakan biaya administrasi Rp5 ribu hingga Rp10 ribu dari operator BRI link, di warung atau toko, ia tidak keberatan dibanding harus mencairkan bantuan di kantor pos dan melakukan antrean panjang.
Sementara itu, pendamping KPM, Hilda Jufri mengaku tantangan di lapangan dalam mendampingi KPM yang terberat adalah menyamakan persepsi atau pemahaman masyarakat dampingan terkait isu atau program bansos dari Kemensos.
Hal itu karena masyarakat dampingan memiliki latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda-beda, sehingga harus diberikan penjelasan beberapa kali untuk satu isu atau program, misalnya program pencegahan stunting dan literasi keuangan.
