Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat usulan menghapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta untuk membersihkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sebelumnya, ia menyatakan bakal mengkaji peluang hapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta rupiah bagi 110 ribu calon debitur FLPP usai menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Namun, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, Purbaya mengungkapkan hasil diskusinya bersama BP Tapera menemukan hanya ada sekitar 100 orang yang termasuk dalam kondisi yang dilaporkan Maruarar.
“Ternyata setelah diperiksa, nggak sebanyak itu. Nggak ada 110 ribu. Bahkan yang agak keliru dari BTN hanya mungkin 3 ribu, tapi itu pun (kredit macet) nggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi. Saya simpulkan dari 110 ribu itu paling yang bisa masuk 100 orang,” jelas Purbaya.
Dengan demikian, Ia mengatakan, catatan kredit macet pada SLIK OJK bukan masalah utama pada tantangan penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Purbaya meminta BP Tapera untuk menyisir kembali potensi-potensi hambatan di luar masalah SLIK OJK.
“Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir itu semua gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal lain yang berpengaruh. Nanti Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi permintaan yang masih belum bisa dilayani saat ini,” tutur Purbaya.
Menteri Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan untuk menghapus kredit macet di bawah Rp1 juta bertujuan untuk mengakselerasi serapan program FLPP. Menurut Ara, pengembang pun bersedia untuk membayar kredit macet tersebut.
Program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.
Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.
Ara menyampaikan kuota untuk rumah subsidi pada tahun depan sebanyak 350.000 unit. Sedangkan pada tahun ini ada 45.000 unit program renovasi rumah oleh negara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan tahun depan alokasi anggaran naik untuk 400.000 unit BSPS.
