Deklarasi itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas diikuti sebanyak 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kemenhuham yakni Kepala Kantor Rutan, Lapas, Bapas, Rupbasan, BHP, Imigrasi, Rudenim di wilayah Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kemenhuham Sulsel, Priyadi pada kesempatan itu menekankan kepada seluruh Kepala UPT untuk berpacu melakukan perubahan.
"Bila tahun 2019, Kanwil mendapatkan empat penghargaan karena empat UPT telah berhasil mendapatkan predikat WBK, hari ini saya meminta Kepala UPT yang lain untuk bekerja keras agar bisa mendapatkan predikat WBK di tahun ini," harapnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, kepada empat UPT yang sudah mendapatkan predikat WBK agar terus bekerja agar di tahun 2020 dapat meraih predikat WBBM.
Priyadi menyampaikan, pihaknya ingin hadir di tengah masyarakat memberikan kontribusi yang positif bersama warga binaan sebagai wujud pembinaan agar mereka berubah menjadi manusia yang lebih baik, dan dapat diterima kembali di lingkungannya untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Wali Kota Makasar dan Camat Rappocini yang telah berkolaborasi dalam memberikan pelayanan publik melalui Satgas Drainase yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas I Makassar.
.
"Banyak belajar dari Pak Wali Kota dan pak Camat. Kerja sama yang dilakukan ini Insya Allah memberikan dampak positif kepada masyarakat, kecil tapi pasti. Sekali lagi kami ucapkan penghargaan sebesar-besarnya," tutur dia.
"Saya mendengar laporan dari Kepala Lapas bahwa untuk wilayah Kecamatan Rappocini sudah selesai. Berarti kita harus keluar dari Kecamatan Rappocini untuk ke kecamatan lain," tambah dia.
Sementara Kepala Rutan Kelas I Makassar Sulistyadi, usai penandatanganan naskah Janji Kinerja dan Pakta Integritas disaksikan Kakanwil Kemenhuham dan perwakilan Ombudsman Sulsel, menyatakan siap menjalankan instruksi dan misi yang disampaikan pimpinan.
"Saya berharap ini tidak hanya sebatas tanda tangan komitmen saja, tapi disertai dengan kerja keras dalam mengimplementasikan apa yang telah dibangun dan disepakati bersama, guna memberikan pelayanan publik tanpa gratifikasi dan diskriminasi," ucapnya menegaskan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Subhan Djoer, mengemukakan, bahwa Ombudsman bersama Kakanwil akan selalu berada di garda terdepan untuk menyukseskan kinerja meraih predikat WBK dan WBBM.
.
"Saya tidak percaya bahwa predikat ini sulit diraih. Semua akan mudah jika seluruh jajaran Kemenkumham bersama-sama, berkolaborasi mewujudkan janji kita bersama. Menjaga janji bukan hanya seremonial belaka. Janji adalah utang, dan utang harus dipenuhi," paparnya.
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb dalam kegiatan itu menyatakan kesiapannya pemerintah kota unruk mendukung program Kemenhuham di Sulsel.
"Beberapa program sudah kita jalankan dengan bersinergi bersama Kanwil Kumenhuham Sulsel, utamanya dalam hal kebersihan drainase. Semoga ke depan kita bisa lebih mempererat hubungan dan kerja sama demi kenyamanan bagi warga Makassar," ujarnya.
