LKPM : Target MDGs di Sulbar Belum Maksimal

Mamuju (ANTARA News) - Lembaga Pemulihan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Barat menilai pelaksanaan program "Millennium Development Goals" di Provinsi Sulbar belum maksimal.

Ketua Lembaga Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (LKPM) Sulbar, Zohra Andi Baso, di Mamuju, Rabu mengatakan sejumlah program yang menjadi target pada "Millennium Development Goals" (MDGs) di provinsi ini belum maksimal, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Dari pengawasan LKPM terhadap pencapaian target MDGs di provinsi itu, dia menilai peran pemerintah setempat dalam mewujudkan sejumlah program MDGS tersebut belum maksimal.

Zohra Andi Baso lantas mencontohkan pelaksanaan program MDGs di Kabupaten Mamuju, khusus di bidang pendidikan. Dia mengemukakan terdapat keterbatasan tenaga guru dan penyebarannya belum merata.

"Tenaga guru tidak sebanding dengan jumlah siswa, yakni satu guru berbanding 50 siswa, padahal mestinya satu murid berbanding 24 siswa," katanya.

Begitu pula, di bidang kesehatan. Dia mengatakan jumlah tenaga bidan relatif sedikit. Pasalnya, Kabupaten Mamuju memiliki 157 desa, sementara bidan desa hanya 100 orang.

"Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah desa tidak memiliki bidan, dan mengakibatkan tingginya angka kematian ibu karena tidak ditangani secara medis," lanjutnya.

Sementara itu, pemberdayaan perempuan di tingkat pemerintahan, dia menilai peran perempuan belum maksimal karena tidak menempati posisi penting.

Oleh karena itu, dia menyatakan lembaganya bersiap akan mengawal program MDGS di Sulbar agar target pencapaian program MDGS pada tahun 2015 dapat terwujud, di antaranya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, dan pencapaian pendidikan dasar.

Selain itu, lanjut dia, kesetaraan gender, penurunan angka kematian anak di bawah usia lima tahun (balita), dan ibu, memerangi HIV/AIDS, pelestarian lingkungan dan pembangunan kemitraan global untuk pembangunan.

Ia mengatakan lembaganya akan melakukan pemberdayaan masyarakat agar memiliki peran yang penting di tataran pemerintahan. Dan, masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam pencapaian target MDGs.

"Masyarakat akan diberdayakan sebagai subjek dari pembangunan sesuai MDGs agar mereka memiliki peran dalam memberikan kontribusi kepada pemerintahan mengenai kebutuhan yang penting diberikan pemerintah berkaitan dengan program MDGs ini," katanya.

Menurut dia, lembaganya di Kabupaten Mamuju akan memberdayakan masyarakat di dua desa bekerja sama dengan lembaga internasional Parnership.

Ia berharap agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menyusun kebijakan, khususnya penganganggaran, untuk mendukung program MDGs di wilayah ini.

"Jangan sampai anggaran tidak diperuntukkan untuk masyarakat dalam pembangunan MDGs ini harus diwaspadai. Kami tidak mencari-cari kesalahan hanya ingin memperbaiki," katanya. 
(KR-MFH/D007)