Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan merespons dan mendukung penganggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pilkada serentak, Wali Kota dan Wakil Makassar pada 9 Desember 2020, meski ditengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
"Tahapan Pilkada kan sudah mulai dilaksanakan 15 Juni. Terkait anggaran tidak ada masalah. Mereka (KPU) diminta kembali merestrukturisasi anggarannya, karena beberapa rencana penggunaan anggaran sudah tidak ada," ujar Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf disela rapat koordinasi bersama Muspida, Senin.
Respon tersebut menindaklanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri dengan Kemenpolhukam terkait pelaksanaan Pilkada serentak di kabupaten kota, sehingga menjadi pembahasan ditingkat Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida di Makassar.
"Anggaran seperti independen, pengumpulan massa skala besar jadi skala kecil dan virtual," ujar mantan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin itu.
Komisioner KPU kota Makassar sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkot Makasaar tentang kesiapan tahapan Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember tahun ini.
Ketua KPU Faridl Wajdi melaporkan situasi anggaran karena adanya beberapa perubahan termasuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena situasi COVID-19 yang berdampak pada kenaikan anggaran.
“Alhamdulillah, respon pak Wali sangat baik. Kami memang diberi waktu oleh KPU Pusat untuk kembali melakukan pencermatan dalam perubahan postur anggaran di KPU. Sehingga harus kami laporkan kepada pemerintah kota," ujarnya.
Menurut Faridl, dampak dari bertambahnya TPS sebanyak 291 TPS tentu ada peningkatan pada operasional KPPS, PPDP, dan logistik. Sehingga pihaknya meminta kenaikan anggaran sekitar Rp5,69miliar lebih.
“Untuk asumsi, pembentukkan TPS, honor KPPS, logistik di TPS nanti kemudian, PPDP dan sebagainya," sebut dia lagi.
Beberapa anggaran harus 'di-switch' karena dalam tahapan lalu tidak dipergunakan. Seperti pencalonan perseorangan. Bahkan anggaran verifikasi cukup besar dan belum terserap, sehingga harus dikonversi pada proposal yang selanjutnya akan diserahkan kembali ke pemerintah kota.
KPU juga memastikan akan melakukan beberapa penghematan anggaran, misalnya pertemuan dalam skala besar itu ditiadakan. Termasuk di dalamnya sosialisasi yang konsepnya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.
Untuk sosialisasi, kata dia, tentu tidak bisa dihapus, tetapi akan dikonversi ke bentuk digital. Sehingga ada penghematan anggaran seperti honor, perjalanan dinas dan lain sebagainya.
Begitu pun dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) tidak bisa ditiadakan, tapi diatur dinamikanya agar menyatukan skema mitigasi COVID-19, agar tidak membahayakan warga yang datang ke TPS.
“Komponen honor yang kami maksud akan diusulkan ke pemerintah kota sebagai dampak dari kenaikan TPS. Komponennya, honor KPPS yang bertambah. Saya masih mencermati berapa totalnya, tapi lebih dari 14.900 orang tambahan petugas yang harus kami siapkan," ungkap Faridl.
