Makassar (ANTARA) - Perang melawan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang kini menggerogoti dunia dan menjadi momok menakutkan bagi penghuninya sudah memasuki babak baru dengan mulai dilakukan vaksinasi bagi manusia untuk mendapat kekebalan dari paparan virus corona.
Vaksinasi kini mulai gencar dilakukan di berbagai belahan dunia, guna meningkatkan kekebalan tubuh agar mampu bertahan terhadap virus yang telah merenggut nyawa sekitar 2,21 juta jiwa di seluruh negara, tidak terkecuali di Indonesia.
Di Indonesia jumlah orang yang terpapar corona sudah melebihi angka psikologis juta orang dengan korban meninggal mencapai 29.518 jiwa pada akhir Januari 2021 ini. Lima provinsi mencatat korban terbanyak yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Grafik laju penyebaran COVID-19 di Indonesia sejak virus itu dinyatakan masuk pada Maret 2020 belum menunjukkan garis landai sehingga vaksinasi pun menjadi solusi penting untuk menekan angka persebaran. Dengan asumsi makin banyak orang yang mempunyai kekebalan maka sebaran virus makin ditekan.
Masalahnya, tidak semua paham tentang penyakit virologi dan fungsi dari vaksinasi, apalagi banyak info menyesatkan di media sosial yang membuat masyarakat menjadi ragu ikut program vaksinasi.
Pemerintah tidak tinggal diam, demi menyukseskan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya dalam memupuk kepercayaan masyarakat.
Pemerintah terus mengedukasi bahwa penyakit yang belum ada obatnya ini hanya bisa ditangkal dengan menumbuhkan antibodi tubuh agar secara biologis bisa menghancurkan virus corona. Untuk menumbuhkan antibodi virus corona maka tubuh harus mendapat mengidentifikasi virus itu dengan cara vaksinasi yaitu memasukkan virus yang sudah dilemahkan atau virus yang sudah mati ke dalam tubuh.
Tidak hanya soal pemahaman vaksinasi, dalam pelaksanaan suntik vaksin perdana Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat pada 13 Januari lalu juga menjadi rombongan pertama yang divaksin.
"Saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi ini dengan menerima vaksin COVID-19," kata Presiden Jokowi melalui laman instagramnya sesaat setelah disuntik vaksin COVID-19.
Langkah ini pun diikuti oleh berbagai kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta jajarannya dan Forkopimda di wilayah ini.
Pelaksanaan vaksinasi bukan hanya sebagai ikhtiar, namun bagian dari implementasi tanggungjawab pemerintah untuk terus hadir mengawal keselamatan warganya.
Menurut Epideomolog dari Universitas Hasanuddin Prof Ridwan Amiruddin, vaksin merupakan wujud dari keberadaan negara yang hadir untuk melindungi warganya dan warga tidak boleh menolak untuk dilindungi karena ini berkaitan dengan kedaulatan negaranya.
Ridwan menegaskan, vaksin ini diharapkan untuk memberi perlindungan kelompok maupun individu. Semakin tinggi cakupan vaksin maka semakin tinggi pula perlindungan.
Solusi pandemi
Tingginya angka kasus COVID-19 di tanah air menjadikan vaksinasi titik harap tertinggi sebagai solusi memecahkan masalah wabah yang tak berkesudahan itu. Hampir setahun dibuat sibuk hanya untuk memerangi virus tak kasat mata namun akibatnya menghilangkan nyawa.
"Jujur saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa pandemi COVID-19 ini solusinya adalah vaksin, bukan apa-apa," sebut Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah usai melakukan skrining vaksin COVID-19 di RSKD Dadi Makassar 14 Januari lalu.
Namun ia juga mengingatkan, protokol kesehatan tetap dijalankan walaupun program vaksinasi sudah berjalan.
Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan diminta memperbanyak tracing dan testing karena angka positif semakin meningkat di Indonesia maupun Sulsel.
Meski memang diakui bahwa pemerintah mengalami hambatan yang cukup berat dalam proses vaksinasi karena banyaknya berita-berita yang membuat masyarakat bingung, termasuk dalam persiapan menuju vaksinasi.
Nurdin menyadari bahwa pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Itu bisa dilihat dengan angka kasus yang terus meningkat akhir-akhir ini.
Berbeda pada negara maju, mereka sudah cukup sadar untuk lakukan vaksin COVID-19 jika memenuhi persyaratan. Maka dari itu, pemerintah mencoba menggaet kepercayaan masyarakat dengan memastikan halal/haram vaksin COVID-19 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Setelah beberapa jenis vaksin masuk ke Indonesia, Bio Farma telah melakukan tiga kali uji klinis, khususnya pada vaksin jenis Sinovac yang kini digunakan di Sulsel. Bahkan uji klinis ini disebut telah melampaui anjuran WHO untuk penggunaannya di Indonesia.
Alhasil, vaksin Sinovac ini bukan hanya melalui uji klinis hingga tiga kali, tetapi telah pula mengantongi izin penggunaan dari BPOM berupa sertifikat penggunaan Darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA) dan sertifikat halal dan suci dari MUI.
EUA adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM yang diberikan dalam keadaan darurat. Olehnya itu, dalam pemberian vaksin ini, diperlukan beberapa kriteria tertentu terkait penanganan terhadap siapa saja yang akan mendapatkan vaksin ini.
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK 02.02/4/1/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, tidak semua orang dapat divaksin.
Petunjuk teknis ini menjelaskan terdapat 15 kondisi orang yang tidak bisa divaksin, dan pada format skrining khusus untuk vaksin Sinovac terdapat 16 pertanyaan yang mesti dijawab oleh calon penerima vaksin berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) tersebut.
Jika salah satu dari syarat itu tidak memenuhi, secara otomatis mereka tidak bisa divaksin
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Ichsan Mustari, berharap setiap calon penerima vaksin agar memberikan informasi jujur dan terbuka terkait keadaan medisnya.
Persiapan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai persiapan dengan anggaran sekitar Rp8 miliar, salah satunya menyiapkan vaksinator yang telah dilatih khusus untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 1.066 orang.
Vaksinasi akan dilakukan di 470 puskesmas dan klinik serta 30 rumah sakit umum daerah baik pemerintah daerah dan TNI-Polri.
Tahap awal vaksinasi, Dinas Kesehatan Sulsel akan memberikan kepada tenaga kesehatan yang berjumlah 59.127 untuk 24 kabupaten/kota.
Pada termin pertama, vaksinasi di Sulsel dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa. Selanjutnya, 21 kabupaten/kota lainnya akan dilakukan pada Februari 2021.
Program vaksinasi COVID-19 di Makassar, Maros, dan Gowa ditargetkan rampung pada akhir Januari. Sementara, kabupaten lain akan memulai registrasi pada awal Bulan Februari mendatang sesuai jadwal vaksinasinya.
Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac ke-21 kabupaten/kota se Sulsel.
Vaksin sebanyak 81.960 dosis itu telah dikirim secara bertahap sejak Rabu (27/01) dan ditargetkan selesai pada Jumat kemarin (29/01).
Vaksin mulai disalurkan dari Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai.
Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Palopo, Lutra, Lutim, Enrekang, Tator, dan Torut pada Kamis (28/1). Terakhir ke Kabupaten Pangkep, Barru, Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, dan Pinrang pada Jumat (29/1) nanti.
Dinkes Sulsel telah mendistribusi 81.960 dosis vaksin ke 21 Kabupaten/Kota dari total vaksin 122.400 dosis yang masuk ke Sulsel, sehingga tersisa 82.480 stok yang tersimpan di coldbox milik Dinkes Sulsel.
Terkait jumlah nakes yang akan divaksin masing-masing, Makassar 14.681 orang, Selayar 1.606, Bulukumba 1.878, Bantaeng 1.337, Jeneponto 1.769, Takalar 1.146, Gowa 2.138, Sinjai 1.757, Maros 1.460.
Sementara Kabupaten Pangkep 2.832, Barru 1.507, Bone 2.634, Soppeng 1.907, Wajo 2.141, Sidrap 2.076, Pinrang 1.760, Enrekang 1.520, Luwu 1.972, Tana Toraja 1.675, Luwu Utara 1.466, Luwu Timur 1.554, Toraja Utara 1.592, Parepare 1.812, dan Palopo 2.293 orang.
Pemprov Sulsel menargetkan vaksinasi kepada puluhan ribu tenaga kesehatan tersebut dilaksanakan selama tiga bulan, Januari-Maret 2021.
Berada di zona perang melawan COVID-19 seperti sekarang, berarti siapa saja harus ikut melawan, bukan hanya pemerintah namun setiap orang mesti dan harus ikut mengambil peran dalam menghentikan penyebaran virus ini, termasuk mengikuti arahan pemerintah agar siap divaksin.
