Wali kota berharap RPH Makassar menghasilkan produk daging berkualitas

Makassar (ANTARA) - Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di Tamangapa Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diharapkan saat beroperasi secara resmi dapat menghasilkan produk daging berkualitas dan higienis serta halal untuk dikonsumsi masyarakat.

"Ini kan sudah bagus RPH-nya. Alatnya juga sudah canggih. Jadi saya berharap tidak ada lagi alasan untuk tidak menghasilkan kualitas daging yang bagus untuk masyarakat kita. Efisien waktu juga tentu dapat lebih di maksimalkan," harap Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, saat meninjau RPH setempat, Rabu.

Menurut dia, bukan hanya tempatnya, tapi segala fasilitas pendukungnya sudah bisa mendukung untuk menghasilkan kualitas daging yang baik dan lebih higienis. Saat berkeliling di RPH tersebut, pria akrab disapa Danny Pomanto itu mengatakan sudah memenuhi standarisasi.

Selain itu, ia juga melihat alat moderen yang terpasang di dalam gedung RPH. Dengan kelembapan alat canggih dan moderen itu, pihaknya menaruh harapan besar, pemenuhan daging di Kota Makassar tidak lagi menjadi kendala utama.

Mengenai dengan sisa lahan warga yang belum dibebaskan terkait perluasan RPH tersebut, Danny Pomanto menyatakan, segera menyelesaikan agar proses operasional RPH dapat berjalan optimal.

"RPH ini akan kami lanjutkan. Saya sudah melihat lokasinya. Masih ada lahan yang harus di bebaskan, dan saya rasa itu perlu untuk di tindaklanjuti," ucap dia.

Wali Kota berlatar belakang arsitek ini mengemukakan, pihaknya telah menerima kunjungan dari Tim Dinas Peternakan Sulsel terkait progres pembangunan revitalisasi RPH Antang. Dan hari ini dilaksanakan peninjauan guna mengecek kondisi fisik bangunannya.

Sebelumnya, revitalisasi RPH modern tersebut merupakan kolaborasi antara Pemkot Makassar dengan Pemprov Sulsel. Pemkot menyediakan lahan seluas lima hektare, sedangkan Pemprov membangun gedung dan pemerintah pusat yang menyediakan alatnya.

Untuk anggaran pembangunan, Pemerintah Provinsi menganggarkan Rp9,9 miliar. Terdiri dari bantuan anggaran Pemerintah pusat sebesar Rp1,4 miliar dalam hal pengadaan peralatan. Sementara Pemprov Sulsel menganggarkan Rp8,5 miliar untuk pembangunan fisik bangunan utama.