Makassar (ANTARA) - Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Entry Meeting Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), guna memberi pendampingan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel yang telah mengusulkan 13 Satuan Kerja (Satker) untuk meraih WBK/WBBM.
Entry meeting itu digelar secara daring yang diikuti Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), dari Makassar, Sabtu (14/8).
Harun mengatakan pendampingan dari Tim Itjen Kemenkumham Sulsel itu diikuti oleh 13 Satker yang telah berhasil lolos dalam penilaian internal (Itjen Kemenkumham), dan akan dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB.
Tiga belas Satker tersebut yaitu Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rutan Pinrang dan Lapas Watampone yang diusulkan menuju WBBM. Selanjutnya Lapas Makassar, Lapas Bulukumba, Lapas Takalar, Rutan Makassar, Rutan Watansoppeng, Rutan Barru, Rutan Sidrap, Rutan Enrekang, Rutan Makale dan Bapas Makassar yang diusulkan meraih WBK.
Harun Sulianto dalam arahannya menyampaikan agar satuan kerja yang lolos ke penilaian TPN untuk terus melakukan evaluasi pada enam area perubahan, tonjolkan inovasi baru, dan menerapkan manajemen survei.
"Agar dalam paparan kepada TPN tunjukkan adanya peningkatan kinerja nyata di semua area perubahan, karena adanya keberhasilan pembangunan ZI," ujarnya.
Auditor Madya Siti Sofiatun selaku Ketua Tim pendampingan WBK/WBBM pada wilayah Sulsel menyampaikan 5 langkah strategis membangun WBK/WBBM, yaitu komitmen, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media.
Menurut Siti Sofiatun, harus ada komitmen pimpinan dan semua karyawan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, dan menyediakan fasilitas lebih baik, serta semangat hospitallitty untuk kepuasan publik.
Selain itu, perlu membuat program yang menyebabkan unit kerja lebih dekat dengan masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.
"Juga menetapkan strategi komunikasi agar aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat," jelas Sofiatun.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida, serta koordinator masing-masing Tim Pokja Area Perubahan Pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Dari jajaran UPT, hadir Kalapas Watampone Sudirman Zainuddin, Kabapas Makassar Alfrida, Karutan Enrekang Anton Heru Susanto, Kalapas Bulukumba Saripuddin Nakku, Karutan Makassar Sulistyadi, Kepala KPLP Kalapas Makassar Ali, Karutan Sidrap Mansur, Karutan Pinrang Wahyu Trah Utomo, Karutan Barru Mashuri Alwi, Plt Kalapas Takalar Bawono Ika Sutomo, Karutan Makale Luther Toding Patadung, dan Karutan Watansoppeng Syamsurijal. (*/Inf)
