Wakil Wali Kota Makassar bagikan PMT untuk cegah kekerdilan

Makassar (ANTARA) - Wakil Wali Kota Makassar Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi membagikan paket pemberian makanan tambahan (PMT) bagi para bayi di bawah lima tahun (balita) di Kecamatan Tallo untuk mencegah terjadinya kekerdilan atau stunting.

"Stunting merupakan salah satu permasalahan yang harus ditekan dan kami bertekad untuk bisa menekan angka stunting di Makassar," ujar Fatmawati di Makassar, Sabtu.

Ia mengatakan kasus kekerdilan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung sebagai langkah tepat dalam mengendalikan masalah tersebut.

Ia pun meminta para orang tua yang memiliki anak dengan kategori itu tidak berkecil hati. Mereka harus tetap rajin berkonsultasi dengan dokter di puskesmas terdekat guna mengatasi persoalan itu.

"Stunting itu adalah tidak sesuai pertumbuhan anak dengan usianya. Untuk itu, yang mesti dilakukan orang tua rutin memeriksakan kondisi anaknya di puskesmas terdekat agar bisa dipantau petugas lalu diberikan suplemen. Jadi memang harus kerja sama yang baik," katanya.

Di Kecamatan Tallo, Fatmawati  juga mengunjungi beberapa puskesmas yang berada di tiga kelurahan yakni PKM kelurahan Kaluku Bodoa, PKM kelurahan Ujung Pandang Baru dan PKM kelurahan Rappokalling.

Kedatangannya di tiga PKM ini dimaksudkan untuk mengedukasi ibu-ibu yang memiliki anak usia balita, agar mereka memperhatikan perkembangan pertumbuhan anaknya mulai dari usia dini untuk mencegah stunting terhadap anak.

"Saat ini kita mempersiapkan generasi emas untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang, dan itu tidak ada artinya kalau generasi kita saat ini kurang mendapat asupan gizi yang cukup di masa pertumbuhannya," ucap Fatma saat berada di PKM Kaluku Bodoa.

Menurut Fatma, asupan gizi yang cukup tidak hanya diperoleh dari makanan yang mahal, melainkan cukup dengan memberikan asupan sayur dan bahan yang mengandung protein tinggi.

"Sayur dan telur mengandung unsur zat besi serta protein yang tinggi, dan itu banyak kita temui sehari hari, jadi tidak semuanya harus mahal," ujar Fatma .

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten serta kota pada 2021, angka kekerdilan secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021.

Data tersebut diperoleh dari hasil SSGI yang dilaksanakan Kemenkes bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) di dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Data dikumpulkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten serta kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 BS dan 153.228 balita.

Artinya, sebagian besar dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan penurunan angka tengkes dibandingkan dengan pada 2019 dan hanya lima provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal itu menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan kekerdilan di Indonesia memberi hasil yang cukup baik.