Makassar (ANTARA News) - Pertambangan biji besi di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, mengarah ke krimininalitas lingkungan, karena mengancam kelangsungan biota laut Kabupaten Minahasa Utara.
"Banyak pihak yang menyayangkan pemberian izin pertambangan itu, apalagi ditengarai ada indikasi penggantian RT/RW karena dorongan kegiatan pertambangan," kata Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Sipil dari 38 NGO's di Indonesia Maryati Abdullah di Makassar, Selasa.
Menurut dia, Pulau Bangka yang masuk sebagai kawasan pariwisata, perikanan dan kelautan, kini terancam oleh aktivitas pertambangan biji besi yang notabene mengarah ke kriminalitas lingkungan.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata dia, persoalan pertambangan di Pulau bangka patut mendapat perhatian penuh dari pemerintah, termasuk pemerintah pusat.
Dia mengatakan, pemerintah daerah seharusnya mematuhi penerbitan sertifikat "Clean and Clear" oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Hal itu dinilai penting, agar kebijakan pusat dan daerah sinkron dalam menyikapi aktivitas dan pemberian izin pertambangan di lapangan.
Di sisi lain, kejujuran Pemda dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi kunci keberhasilan penataan pertambangan yang carut-marut saat ini.
Sementara untuk mendorong kegiatan pertambangan yang lebih transparan dan akuntabel, lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam "save Bangka Island" terus berupaya dan mendesak pengambil kebijakan untuk mengevaluasi IUP Pulau Bangka. (T.S036/S023)
Berita Terkait
Presiden Putin janji pasok biji-bijian ke enam negara Afrika secara gratis
Jumat, 28 Juli 2023 5:01 Wib
Rusia : Negara Barat intimidasi negara-negara Afrika
Rabu, 26 Juli 2023 6:02 Wib
Erdogan dan Zelenskyy bahas kelanjutan kesepakatan pangan Laut Hitam via telepon
Sabtu, 22 Juli 2023 16:07 Wib
Bahlil: Indonesia tak akan mundur dari kebijakan larangan ekspor biji nikel
Senin, 6 Februari 2023 18:56 Wib
Jokowi: Jangan ragu atas kebijakan penghentian ekspor biji bauksit
Rabu, 21 Desember 2022 13:23 Wib
Sekjen PBB menyerukan dukungan untuk akhiri krisis pangan negara kaya
Sabtu, 20 Agustus 2022 22:37 Wib
Ukraina ekspor 370 ribu ton lebih biji-bijian di bawah kesepakatan PBB
Kamis, 11 Agustus 2022 14:57 Wib
Sekjen PBB bicara soal pemulihan ekspor biji-bijian Ukraina
Kamis, 19 Mei 2022 9:04 Wib