Kejari Majene : Antisipasi Korupsi Dilakukan Sejak Dini

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene, Sulawesi Barat, mengaku antisipasi tindak pidana korupsi harus dilakukan sejak dini,dengan mengajak siswa di sejumlah sekolah agar mengetahui dan mampu ikut mengantisipasi tindakan tersebut.

"Kami menjadikan siswa di sejumlah sekolah sebagai sasaran utama dalam mengantisipasi korupsi. Melalui sekolah, kemungkinan tindak pidana korupsi yang marak terjadi di negeri ini generasinya bisa terputus sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan potensi korupsi beberapa tahun mendatang," kata Kepala Kejari Majene, M Kusnadi di Majene, Selasa.

Dia mengaku, langkah ini dianggap efektif mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana korupsi jika sejak dini ditanamkan kepada seluruh siswa. Tidak menutup kemungkinan, siswa yang mendapat pembinaan antisipasi korupsi tersebut kelak akan menjadi pejabat negara.

Dia mengatakan, selain mengantisipasi tindak pidana korupsi yang sudah terjadi, pihaknya tetap bertanggungjawab melakukan antisipasi agar kemungkinan tersebut bisa dihindari.

"Kita ketahui sendiri, korupsi itu bisa muncul sejak dini melalui karekter individu, jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan berkembang hingga menjadi tindakan yang lebih besar lagi dan tentunya negara sendiri yang akan dirugikan oleh korupsi tersebut," tekannya.

Selain melakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah di daerah itu, Kusnadi mengaku juga telah membagikan selebaran kepada warga sebagai seruan serta ajakan untuk membantu tugas Kejari Majene dalam memberantas korupsi.

"Kami menyerukan dan mengajak warga untuk ikut berpartisipasi mengawasi tindak pidana korupsi melalui bantuan warga. Tentunya warga juga menyaksikan sendiri proses penggunaan anggaran, pengawasan langsung, dan analisa sendiri," jelasnya.

Kejari mengharapkan, warga bisa secara langsung memberikan data maupun temuan pelanggaran yang ditemukan di jilapangan ka terdapat penyalahgunaan anggaran mengingat keterbatasan personel Kejari untuk mengawasi seluruh proses yang diselenggarakan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen, Kejari Majene, Cipto mengatakan saat ini pihaknya juga meningkatkan koordinasi kepada warga agar beberapa informasi yang tidak bisa dijangkau bisa diakses untuk dijadikan dasar pemeriksaan lanjutan.(KR-AHN/N001)