Pemprov Sulbar terus berupaya menekan inflasi barang kebutuhan pokok

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menekan inflasi barang kebutuhan pokok agar sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yakni melakukan berbagai upaya dalam menekan inflasi di daerah. 

"Kami siap menjalankan imbauan Mendagri dalam penanganan inflasi di daerah," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, usai mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual, di Kantor Gubernur Sulbar, Senin. 

Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Abdul Waris mengatakan pada rapat koordinasi tersebut Mendagri berharap agar semua daerah dapat melihat dan mengevaluasi penyebab inflasi serta mampu menciptakan upaya yang akan dilakukan ke depan.

"Alhamdulillah Sulbar pada Oktober dan November 2022 mengalami deflasi, kecuali untuk komoditi beras, itu pun sedikit. Jadi secara umum, Sulbar tidak mengalami kenaikan atau inflasi," ujar Abdul Waris Bestari. 

Pemprov Sulbar bersama seluruh "stakeholder" atau para pemangku kepentingan lanjut Abdul Waris Bestari, akan terus melakukan upaya mempertahankan harga kebutuhan pokok agar terus stabil. 

Hal itu, tambahnya, akan disinkronkan dengan beberapa intervensi yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi Sulbar kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan cabai dan bawang ini akan terus mengalami penurunan harga atau deflasi. Di Sulbar ini, Kabupaten Mamuju merupakan daerah terendah tingkat deflasi. Jadi secara umum, kita itu masuk kategori deflasi," terang Abdul Waris Bestari. 

Sementara, pada rapat koordinasi tersebut, Mendagri menghimbau kepada seluruh daerah bahwa inflasi merupakan fokus yang harus diselesaikan, sebab permasalahan tersebut merupakan permasalahan global yang sangat berdampak kepada Indonesia.

"Banyak negara-negara Eropa yang inflasinya terus naik, namun kabar baiknya di Indonesia inflasi kita turun secara nasional. Di bulan September kemarin 5,95 persen dan di pada Oktober sebesar 5,71 persen," kata Tito Karnavian. 

Mendagri menyampaikan terdapat 10 poin solusi yang perlu diperhatikan untuk pengendali inflasi, yaitu menjadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder,  komunikasi publik aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.

Kemudian, laksanakan gerakan penghematan, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antardaerah, intensifkan jaring pengaman sosial dan kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) untuk dapat mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten dan kota.

Mendagri menambahkan, perekonomian Indonesia semakin membaik pada Oktober 2022, yang mana Indonesia menduduki posisi ketujuh negara ekonomi terbesar di dunia.