Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) berharap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terus terjaga guna memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dari pajak.
"Kita berharap kepercayaan tersebut bisa terus dijaga sehingga pada gilirannya hal itu memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari pajak,” kata Deputi III KSP Edy Priyono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Edy menyampaikan di tengah sorotan publik kepada aparat perpajakan, wajib pajak masih memiliki kepercayaan dan kepatuhan untuk melaporkan pembayaran pajak dan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.
Hal itu terbukti dari jumlah pelaporan SPT Pajak yang terus mengalami peningkatan.
Melansir keterangan Kementerian Keuangan, sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 sudah ada 7,1 juta SPT yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi dan badan.
Edy mengatakan jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.
Menurutnya, peningkatan pelaporan SPT Pajak tersebut merupakan indikasi positif karena mencerminkan kepercayaan serta kepatuhan wajib pajak.
Deputi Bidang Perekonomian KSP tersebut menekankan pada era sekarang penerimaan negara dari pajak memegang peranan yang jauh lebih penting dibandingkan masa lalu, di mana pada masa lalu penerimaan negara didominasi pendapatan nonpajak, yakni khususnya penerimaan dari migas yang terbukti rentan ketika terjadi gejolak harga dunia.
Untuk itu, dia menegaskan penerimaan pajak dan rasio pajak harus bisa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
“Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan negara khususnya untuk mengurangi beban utang,” jelasnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KSP berharap kepercayaan wajib pajak terus terjaga
Berita Terkait
Kepala BPJPH menegaskan produk halal yang beredar wajib bersertifikat
Jumat, 1 November 2024 15:25 Wib
MK menegaskan pemberi kerja wajib utamakan tenaga kerja Indonesia
Kamis, 31 Oktober 2024 15:13 Wib
PBB menyoroti kelaparan sistemik dan penghancuran Gaza akibat aksi Israel
Sabtu, 19 Oktober 2024 11:21 Wib
Kemenperin: Aturan SNI mampu bendung gempuran barang impor
Rabu, 16 Oktober 2024 18:03 Wib
Menteri PANRB : ASN yang pasangannya maju pada Pilkada 2024 wajib jaga netralitas
Selasa, 8 Oktober 2024 10:23 Wib
Bapenda Sulsel: Penunggak pajak tak dapat barcode subsidi BBM
Minggu, 6 Oktober 2024 9:18 Wib
DJP Sulselbartra kumpulkan 502.887 SPT pada Januari-Agustus 2024
Senin, 30 September 2024 21:37 Wib
Bawaslu Sulsel: PKPU tentang kampanye wajib di baca utuh
Kamis, 26 September 2024 15:32 Wib