Balitbangda Sulbar menyusun strategi pencegahan perkawinan anak

Mamuju (ANTARA) - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyusun strategi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak.

"Pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan di lingkup Pemprov Sulbar ini menjadi bagian untuk mencari strategi mencegah perkawinan anak," kata Pelaksana tugas Kepala Balitbangda Provinsi Sulbar Muhammad Hamzih di Mamuju, Kamis.

Dari pertemuan itu, kata Muhammad Hamzih, beberapa temuan tim yang masuk dalam kajian tersebut, seperti tingginya pernikahan anak di Sulbar.

"Persentase angka perkawinan anak paling banyak di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju. Kalau jumlahnya, paling banyak di Kabupaten Polewali Mandar," kata Muhammad Hamzih.

Sehingga, lanjut dia, tim melakukan kajian penyebab terjadinya peningkatan pernikahan anak di usia dini di Sulbar, termasuk menyusun strategi untuk memecahkan masalahnya.

Ia menyampaikan ada beberapa faktor tingginya angka perkawinan anak, di antaranya faktor budaya, tradisi masyarakat yang orang tuanya ingin segera menikahkan anaknya serta faktor ekonomi.

"Ini selalu menjadi faktornya. Kalau sudah ada yang melamar langsung dinikahkan tanpa harus melihat risikonya. Selain itu, ada juga faktor hamil di luar nikah, sehingga orang tua terpaksa harus menikahkan anaknya di usia muda," ujarnya.

Beberapa masukan untuk mengurangi angka pernikahan anak itu, menurut dia, melibatkan beberapa komponen pemerintahan, mulai pemerintah provinsi, BKKBN, pemerintah kabupaten, pemerintah desa sampai ke tingkat dusun.

"Persoalan ini harus menjadi perhatian khusus dan perlu edukasi kepada masyarakat akan bahayanya pernikahan dini. Ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah," ujar Muhammad Hamzih.

Pemerintah Provinsi Sulbar menekankan empat plus satu permasalahan, yakni stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, dan inflasi yang menjadi perhatian serius pemerintah setempat.

Pemerintah Provinsi Sulbar telah mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan intervensi penanganan empat plus satu permasalahan tersebut sampai ke tingkat desa.

"Saya meminta seluruh OPD bergerak lebih cepat untuk melakukan intervensi penanganan empat plus satu permasalahan yang dihadapi Sulbar tersebut," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh.

Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Balitbangda Sulbar susun strategi pencegahan perkawinan anak