Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis (12/10).
Juru Bicara KPK RI Ali Fikri di Jakarta, Kamis mengatakan upaya paksa itu terpaksa dilakukan setelah pihaknya melakukan analisa dari perkembangan situasi yang ada.
Menurut dia penangkapan ini dilakukan karena kekhawatiran KPK tersangka ini melarikan diri dan menghilangkan barang bukti kasus yang menjerat dirinya.
Dalam melakukan upaya paksa, lanjutnya KPK pasti memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu KPK telah memberi ruang dan waktu kepada tersangka saat dipanggil menemui penyidik di Gedung Merah Putih KPK.
Ia mengatakan Syahrul juga telah menyatakan kooperatif tapi faktanya sejak Kamis pagi hingga sore, yang bersangkutan tidak datang.
"Tadi malam tersangka sudah di Jakarta dan dirinya tidak datang ke Gedung KPK sehingga dilakukan penangkapan," kata dia.
Ia mengatakan tersangka baru sampai dan sedang dalam proses bersama penyidik dan pihaknya meminta untuk bersabar menunggu proses yang sedang berjalan.
Sebelumnya Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo datang ke Gedung KPK dalam kondisi diborgol pada Kamis malam sekitar pukul 19.16 WIB.
Politisi NasDem tersebut dikawal petugas kepolisian dengan senjata laras panjang dengan menggunakan tiga mobil hitam jenis Innova.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK tangkap Syahrul Yasin Limpo di apartemen di Jakarta Selatan
Berita Terkait
Sekjen Kemendagri: Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi
Kamis, 12 Desember 2024 14:43 Wib
BKN adakan rapat dengan Satgas Netralitas ASN
Kamis, 12 Desember 2024 11:29 Wib
Anggota DPR menilai mutasi 300 pati TNI bentuk regenerasi kepemimpinan
Rabu, 11 Desember 2024 13:19 Wib
DPR usulkan pembuatan UU dan badan khusus tangani judol
Selasa, 10 Desember 2024 15:55 Wib
Bawaslu Makassar serahkan santunan kepada ahli waris Panwas Kelurahan Mampu
Selasa, 10 Desember 2024 6:06 Wib
Presiden Prabowo meminta mekanisme pengendalian inflasi dilanjutkan
Senin, 9 Desember 2024 14:26 Wib
Panglima TNI mutasi 300 pati di lingkungan TNI, BIN, BSSN, dan kementerian
Senin, 9 Desember 2024 12:21 Wib
DPD RI akan memanggil menteri terkait soal PSN di PIK 2 Tangerang
Sabtu, 7 Desember 2024 17:19 Wib