Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menggelar pembentukan dan penyuluhan Desa Binaan Imigrasi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Peresmian Desa Binaan Imigrasi dilakukan Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bramantyo Andhika Putra yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus dengan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan Sertifikat Pengukuhan kepada Kepala Desa Katumbangan dan Suruang di Balai Desa Katumbangan, Sulawesi Barat, Selasa (21/5).
Bramantyo dalam keterangannya, Rabu, mengatakan pihaknya membentuk Desa Binaan Imigrasi yakni Desa Katumbangan dan Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, karena keduanya memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan.
Dia menambahkan, terkait kegiatan tersebut Imigrasi Polewali Mandar menggandeng Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan dan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM (DistransnakerESDM) Polewali Mandar.
Bramantyo menyatakan bahwa Katumbangan dan Suruang akan menjadi desa pertama yang menjadi desa binaan di wilayah kerjanya.
“Desa Katumbangan dan Desa Suruang akan menjadi proyek percontohan dalam program Desa Binaan Imigrasi yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Imigrasi Polman,” ujarnya.
Selain memberi penyuluhan mengenai peran dan fungsi Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Polewali Mandar, penyuluhan juga diisi oleh narasumber dari BP3MI Sulawesi Selatan yang dibawakan langsung oleh Kepala BP3MI Sulawesi Selatan Dharma Saputra dengan materi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sementara DistransnakerESDM Polman yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun Sahabuddin selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Tenaga Kerja dengan materi proses pemberangkatan dan pemberdayaan CPMI di Polewali Mandar.
Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar Adithia P Barus menyatakan Desa Binaan Imigrasi merupakan program nasional dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Fokus dari program Desa Binaan Imigrasi adalah untuk memberikan kemudahan akses informasi terutama mengenai permohonan paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi," ujar Adithia.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kecamatan Campalagian, Kepala Desa serta Lurah se-Campalagian, para perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan pelajar SMAN 2 Campalagian.(*/Inf)
