Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia (BI) mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi di daerah itu.
"Bagaimana kita merawat pengendalian inflasi, jadi kita memikirkan bagaimana ada BUMD pangan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muhammad Arsjad pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Rumah Jabatan Gubernur di Makassar, Sabtu.
Muhammad Arsjad juga menekankan pentingnya neraca pangan untuk mengukur ketersediaan stok di setiap kabupaten/kota di Sulsel.
Apalagi Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap pengendalian inflasi di Sulsel, mengingat inflasi di provinsi itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Adapun target inflasi yang ditetapkan pemerintah secara nasional adalah 2,5 persen.
Hal serupa diungkapkan Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Ermanda yang juga mendorong pembentukan BUMD Pangan dan penyusunan neraca pangan.
Menurut dia, pembentukan BUMD pangan diharapkan dapat mengendalikan peredaran komoditas pangan seperti beras, daging-dagingan, dan produk hortikultura di Sulsel.
"Kita berharap agar BUMD pangan ini secepatnya terbentuk," ujar Rizki Ernandi yang turut hadir pada rapat koordinasi tersebut.
Pada momentum itu, Rizki bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto menekankan pentingnya pemantauan stok pangan dan neraca pangan untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas utama seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
