Mamuju (ANTARA) - Gubernur dan Bupati di seluruh wilayah Kabupaten di Provinsi Sulbar melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk membahas transformasi kawasan transmigrasi dan menjadikan Sulbar kawasan percontohan transmigrasi Nasional
"Transmigrasi di Sulbar bukan hanya akan menjadi sekedar program pindah penduduk, namun lebih dari itu Sulbar siap mewujudkan kawasan ekonomi baru melalui program transmigrasi," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Mamuju, Rabu.
Menteri Transmigrasi dan jajaran Dirjen Transmigrasi menerima langsung Gubernur beserta Bupati. Turut hadir dalam audiensi ini anggota DPR RI, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga dan Transmigrasi, serta Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Sulbar.
Ia mengatakan, Sulbar berupaya melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan program prioritas Transmigrasi Modern Nasional untuk diwujudkan di Sulbar.
Menurut dia, program tersebut untuk menjadikan program transmigrasi menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dan memperkuat pembangunan berbasis kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan, bahwa Sulbar memiliki ikatan historis yang kuat dengan program transmigrasi karena sekitar 50 persen penduduk di provinsi Sulbar merupakan warga transmigran, terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
"Program transmigrasi telah menjadi bagian integral dari Sulbar, saatnya kita naik kelas, dan kami ingin kawasan seperti unit pemukiman transmigrasi (UPT) Tanjung Cina di Pasangkayu dan UPT Ratte Kabupaten Polman, untuk pertanian menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis klaster, seperti kakao di Polman dan komoditas unggulan lainnya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar siap mendukung penuh program-program strategis dari kementerian transmigrasi, termasuk dengan skema pembiayaan bersama (cost sharing) program transmigrasi diperlukan.
Menteri Transmigrasi menyambut positif komitmen kuat dari Gubernur dan para Bupati Sulbar dan menyatakan mendukung program pendekatan transmigrasi yang tidak hanya melaksanakan pemindahan penduduk, tetapi namun membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
“Kita tidak lagi bicara transmigrasi sebagai sekadar perpindahan, tetapi sebagai penciptaan kawasan ekonomi berskala ekspor, Komitmen Gubernur dan para Bupati Sulbar sangat menginspirasi,” kata Menteri.
Menteri telah memaparkan lima program unggulan transmigrasi ke depan yang akan dijalankan secara bertahap (sequenced steps) yakni
1. Penyiapan lahan matang dan legal
2. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai prioritas
3. Program Patriot Transmigrasi, berupa penguatan SDM melalui beasiswa pendidikan
4. Skema Trans Karya Nusa (TKN) untuk penciptaan lapangan kerja lokal
5. Model Transmigrasi Gotong Royong (GR), yakni kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam revitalisasi kawasan transmigrasi
Menteri juga menyampaikan rencana untuk membawa investor besar ke Sulbar, termasuk perusahaan multinasional seperti Nestlé, guna membangun industri kakao di daerah tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis (business plan) yang solid dari pihak daerah untuk menarik minat dan pendanaan investor
Menteri sangat menghargai model kolaborasi daerah dan pusat dalam pembangunan kawasan transmigrasi, dan menyebut tiga lokasi prioritas nasional dalam pengembangan transmigrasi modern akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua dan di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polman, serta pengembangan kawasan transmigrasi di Desa Botteng dan Bonda di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar.
Pemerintah pusat berkomitmen mendukung kebutuhan daerah, dengan prinsip utama bahwa penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi harus menjadi prioritas dilaksanakan sebelum membangun program transmigrasi modern yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi - serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
