Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan, hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah setempat.
"Hasil survei yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar," kata Suhardi Duka, di Mamuju, Sabtu.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, kinerja Pemprov Sulbar berada pada kategori baik dengan indeks 3,561 dari skala 1-5.
Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar berada di atas 70 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi berada di angka 59,3 persen.
Namun demikian, survei tersebut juga mencatat dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kondisi jalan rusak dan mahalnya harga kebutuhan pokok.
Sekitar 25 persen responden menilai persoalan infrastruktur jalan perlu segera ditangani.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
Gubernur menilai, hasil survei tersebut sebagai potret objektif kondisi pemerintah daerah saat ini.
Ia menyebut tingginya tingkat kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar menjadi modal kepercayaan, namun sekaligus
peringatan agar kinerja birokrasi terus diperkuat.
"Tingkat kepuasan pemprov ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Artinya, OPD harus bekerja lebih keras agar kinerja pemerintah secara keseluruhan bisa lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," tegas Suhardi Duka.
Suhardi Duka menyampaikan bahwa capaian positif di sektor kesehatan dan pendidikan patut dipertahankan, seperti implementasi Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting dan program beasiswa pendidikan.
Sementara sektor infrastruktur, ekonomi rakyat dan lingkungan hidup masih perlu peningkatan kinerja agar kepuasan publik lebih merata di seluruh bidang.
Gubernur juga menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program Panca Daya yang telah dijalankan.
Meski tingkat kepuasan terhadap program relatif tinggi, namun tingkat kesadaran (awareness) masyarakat kata Suhardi Duka masih di bawah 40 persen.
Hal tersebut menurut dia, menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya dalam aspek sosialisasi dan komunikasi publik.
"Program kita banyak, manfaatnya dirasakan, tapi belum cukup diketahui masyarakat. Ini harus diperbaiki. Peran Kominfo dan humas di setiap OPD harus lebih kuat agar informasi program sampai ke publik," ujarnya.
Gubernur meminta OPD menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi.
"OPD dengan kinerja baik harus mempertahankan capaian, sementara yang masih rendah saya minta melakukan perbaikan nyata pada tahun 2026," kata Suhardi Duka.
