Makassar (Antaranews Sulsel) - Forum Gerakan Koperasi Wajo, Sulawesi Selatan, meminta kepada pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkad menghidupkan kembali koperasi unit desa (KUD).
"Masa-masa kejayaan koperasi dulu itu waktu ditangani oleh Pak Nurdin di tahun 1990-an. Makanya, kami semua ingin agar KUD ini kembali dihidupkan seperti dulu," ujar Ketua Gerakan Koperasi Wajo, Muhammad Jafar, Minggu.
Ia mengatakan, program membangun dari kampung oleh pasangan NH-Aziz adalah program paling rlil oleh diantara semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Apalagi di dalamnya terdapat program pengembangan ekonomi masyarakat.
Karena itu, dirinya bersama pengurus koperasi lainnya siap mendukung dan menggalang dukungan demi mendulang perolehan suara maksimal. Jaringan koperasi yang tersebar di Bumi Lamaddukelleng telah mengakar kuat hingga ke akar rumput.
"Pengurus dan karyawan dari seluruh Gerakan Koperasi Wajo, antara lain koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha, serta koperasi lainnya menyatakan sikap untuk memenangkan NH-Aziz sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel," tegasnya.
Jafar berharap agar NH mampu mengembalikan kembali kejayaan koperasi di Sulsel, khususnya di Wajo.
Diketahui, NH sebagai pejuang koperasi modern yang sempat mengantarkan Puskud Hasanuddin Sulsel sebagai Puskud terbaik secara nasional.
"Jika Pak Nurdin Halid terpilih sebagai Gubernur Sulsel, kami yakin bisa mengembalikan kejayaan koperasi di Wajo. Karena dulu koperasi yang menyalurkan pangan dan pupuk, kiranya itu bisa dikembalikan lagi," ujarnya.
Selama kampanye dialogis, ketua dan anggota KUD, KSU dan KSP se-Kabupaten Wajo turut hadir. Di antaranya, Ketua KUD Anabanua, Keera dan Atapange.
Adapun NH yang juga merupakan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kembali menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali koperasi. Programnya, satu koperasi di setiap kampung/desa.
"Koperasi akan menjadi ujung tombak ekonomi rakyat bersama dengan BUMDes. Koperasi harus berada di garda terdepan untuk melawan penindasan terhadap rakyat kecil oleh rentenir dan konglomerat," katanya.
