Saat ini, Toraja telah berubah menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Tana Toraja (induk) dan Toraja Utara (dimekarkan). Jarak dari Kota Makassar ke Tana Toraja, Makale sejauh 135 kilometer dengan menggunakan jalur darat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam.
Suasana di Toraja begitu semarak dalam menyambut pesta demokrasi serentak dan baru pertama kali dilaksanakan ini dengan penggabungan antara pemilihan umum legislatif (Pileg), pemilihan Presiden (Pilpres), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 17 April 2019.
Sejumlah baliho dan spanduk terpasang di sepanjang jalan hingga terpajang di Tongkonan (rumah adat) milik calon legislatif (caleg) maupun calon DPD, bahkan spanduk ada sengaja dipasang di sawah.
Pesta demokrasi melalui pemilu serentak tersebut disambut dengan gembira dan penuh sukacita oleh Masyarakat Tana Toraja dan Toraja Utara.
Kultur masyarakat Toraja juga dikenal sangat menghargai adat istiadat mereka dan paham serta sadar pemilu, mengingat sudah beberapa kali digelar pemilihan kepala daerah di dua kabupaten tersebut.
Tim Relawan Demokrasi (Relasi) yang direkrut KPU setempat ikut ambil bagian dalam memberikan sosialisasi serta pendidikan politik bagi warga setempat dengan mengajak mereka berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kami diberikan pemahaman bagaimana ke TPS, harus membawa surat panggilan (Form C6) serta KTP elektronik. Dijelaskan daerah pemilihan dan lima warna kertas suara," ujar warga Lembang Limbong, Sanda Tunde usai mengikuti sosialiasi di lokasi wisata Limbong, Kabupaten Toraja Utara.
Hal senada dituturkan Ampa Toding. Perempuan paruh baya ini mengatakan dari sosialisasi itu, dia sudah mengerti mencoblos, begitupun warna kertas suara termasuk bagi pemilih yang tidak tahu membaca bisa didampingi mencoblos di TPS.
"Sudah tahu, tapi masih sedikit bingung karena saya tidak tahu membaca. Katanya nanti didampingi, asalkan yang mendampingi harus tanda tangan. Tapi saya sudah mengerti," ucapnya.
Koordinator Relasi basis Komunitas Adat dan Budaya, Bastian Sarapa mengemukakan pemilu kali ini adalah unik, dan baru di Indonesia digabungkan serentak sehingga perlu disosialisasikan lebih massif.
Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke tempat-tempat keramaian termasuk di pesta perkawinan, kematian, acara adat, pendamping desa dan lainnya guna memberikan penjelasan pendidikan politik kepada masyarakat tentang Pemilu.
"Tujuan sosialisasi tidak lepas dari peran KPU Toraja Utara memberikan ruang kepada Relasi untuk memberikan pemahaman juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mensukseskan pemilu," ujar Bastian.
Sosialisasi ini, kata dia untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pemilu 2019.
Sementara Komisioner KPU Toraja Utara Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Anshar Tangkesalu yang mendampingi Relasi Bekerja mengatakan masih ada waktu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten setempat.
"Kami mensosialisasikan jenis-jenis warna surat suara, sebab ada lima surat suara yang nanti dicoblos pemilih, inilah yang disampaikan kepada masyarakat melalui kerja-kerja Relasi," paparnya.
Hadirnya Relasi, lanjut dia, sangat membantu KPUD memberikan pemahaman serta meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan pemilih saat menyalurkan hak pilihnya di TPS pada hari pencoblosan.
Selain itu, tidak hanya penjelasan soal lima warna surat suara tetapi disampaikan pula pengenalan Daerah Pemilihan (Dapil), terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih pindahan atau pilih yang ingin memilih di daerah lain juga disampaikan tata caranya.
"Kami sampaikan caranya agar mereka paham. Ini juga mengurangi risiko batalnya pencoblosan, kami mencoba minimalkan agar tidak ada keliru saat mencoblos," katanya.
Melalui kegiatan itu, tambah Anshar, ikut disampaikan tentang apa itu berita atau informasi bohong, (hoaks), politik hitam, politik uang, sampai pada isu membawa masuk Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).
Pandangan Kepala Daerah di Toraja
Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 diakui Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan disambut warga dengan antusias dengan berbagai cara mereka masing-masing.
Ramainya pemasangan baliho, spanduk dan instrumen-instrumen yang digunakan dalam pileg dan pilpres, kata dia, menunjukkan adanya suatu kegembiraan politik, dan rakyat semua menyambutnya penuh suka cita.
"Silaturahmi terjadi di mana-mana melalui perkenalan para caleg, kemudian sponsor-sponsor bergerak. Itu semua dikokohkan menyambung suasana kekeluargaan. Dalam banyak hal terlihat aspek-aspek positif sehubungan dengan kegiatan pilpres dan pileg," katanya.
Menurut dia, pengalaman politik ini sudah berlangsung cukup lama. Dalam menghadapi masalah-masalah pemilu kali ini, rakyat melihatnya sebagai sebuah kegiatan rutin dan sudah terbiasa. Begitu pun dengan kultur budaya ikut larut di dalam pesta demokrasi.
Pelaksanaan pemilihan lima tahunan di Toraja, sebut dia, sama halnya dengan daerah lain. Tetapi, di Toraja pada umumnya masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap bagaimana menguatkan NKRI melalui Pemilu dan hal-hal yang berkenaan dengan filosofi bangsa, Pancasila, Undang-undang Dasar beserta kebinekaannya, ujarnya.
Selain itu, dari segi budaya juga dihadirkan di dalamnya, karena biasa pada setiap peristiwa budaya lokal yang berkenaan dengan upacara-upacara adat istiadat berlangsung di Toraja, selalu mengakomodasi kegiatan pemilu tanpa ada gangguan.
"Bagi kami, pemilu tetap mengakomodir semua. Para caleg diberikan kesempatan memperkenalkan diri dan program-programnya secara bergantian berbicara. Mereka diberi kesempatan dalam acara perkawinan sembari menantikan pengantin dari gereja," tuturnya.
Begitupun pada upacara-upacara Seperti Rambu Solo (kedukaan) , Rambu Tuka (syukuran) meliputi Aluk Pare, Aluk Rampanan Kapa (perkawinan) dan Aluk Banua.
Mereka bisa tampil bila mendapat izin Ketua Adat untuk menyampaikan gagasan yang ingin diperjuangkan ketika duduk sebagai dewan perwakilan rakyat, ujarnya.
Biasanya para caleg diberikan ruang sebelum maupun sesudah makan saat acara untuk berbicara, mereka senang, pihak pemilik hajatan juga mendapat pendidikan politik, sehingga tidak ada resistensi satu dengan lainnya, kendati diantara para caleg itu ada hubungan keluarga.
"Kami menyambutnya dengan penuh kegembiraan karena ini ajaran politik bagi rakyat di Toraja Utara untuk menjalani kehidupan. Kami ini dikenal orang perantau, hanya bisa sekolah SMP-SMA, setelah itu keluar melanjutkan pendidikan lalu bekerja hingga sukses," ujar Kalatiku.
Pesta demokrasi Indonesia ini, tambah dia, adalah pesta dimana jangkauan perjalanan karir masa depan bagi generasi muda Toraja akan terakumulasi kemana pun mereka pergi.
Kesiapan Penyelenggara Pemilu
Ketua KPU Toraja Utara Bonnie Freedom dalam berbagai kesempatan mengatakan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak 17 April di kabupaten setempat seperti logistik yang masuk sudah rampung, kendati surat suara yang dikirim terakhir proses sortir masih berjalan.
Sedangkan untuk program sosialisasi yang turun sampai ke lapisan masyarakat paling bawah dilaksanakan tim Relasi berjumlah 55 orang dengan 11 basis berbeda-beda. Mereka telah direkrut pada Januari lalu memiliki tugas memberikan pendidikan politik sekaligus mengajak masyarakat ke TPS.
Sosialisasi berbasis go to school secara langsung di sekolah-sekolah termasuk di kampus-kampus juga telah dilakukan. Sosialisasi ini terkait kewajiban bagi pemilih pemula yang sudah memenuhi syarat untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik, tambahnya.
Karena nantinya, walaupun mereka sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi masih merupakan kewajiban untuk tetap ikut merekam KTP elektronik, ujarnya
"Kami mengharapkan mahasiswa mau terlibat menjadi penyelenggara, karena terus terang untuk KPPS di Toraja masih kurang dan baru direkrut sekitar lima ribuan, sementara jumlah TPS bertambah dengan total 822 TPS. Bila satu TPS bertugas tujuh orang dikalikan total TPS, tentu menghampiri enam ribuan orang," ujarnya.
Jumlah DPT di Toraja Utara ditetapkan 156.514 jiwa, belum masuk DPThp atau pemilih pindah memilih dan potensi daftar pemilih khusus yang belum masuk DPT, karena masih didata.
"Kami tetap memasukkan mereka dalam potensi daftar pemilih khusus untuk antisipasi nanti. Jadi pemilih khusus ini mereka ke TPS, lalu akan menggunakan KTP elektroniknya karena tidak terdaftar mungkin di dalam DPT tapi bisa mencoblos sesuai alamat KTP-nya," ungkap Bonnie.
Kendati demikian, Pemilu serentak ini cukup memberatkan karena digabung, namun sebagai penyelenggara pihaknya tetap 100 persen bekerja, juga dewasa dalam menyikapi hal-hal atau isu-isu yang ada.
"Dari segi kesiapan kami di khususnya di jajaran penyelenggara sampai tingkatan bawah prinsipnya setia. Kami bersyukur di Toraja Utara ini gesekan-gesekan ataupun apa namanya resistensi di tingkatan bawah itu sampai saat ini masih aman," katanya.
"Kami melihat masyarakat sudah cerdas menyikapi Pemilu seperti isu kampanye hitam dan lain sebagainya. Untuk jumlah partisipasi Pilkada lalu 76 persen, targetnya tahun ini diharapkan naik 80 persen," tambahnya.
Di tempat terpisah, Ketua KPU Tana Toraja Rizal Randa mengatakan, untuk pemenuhan logistik Pemilu telah rampung untuk digunakan pemilih pada 17 April 2019. Hanya saja saat ini masih menunggu formulir berhologram yang belum tiba.
Soal partisipasi pemilih, lanjutnya, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait dua hal yang baru pada pemilu kali ini, yaitu Pemilu memilih 5 surat suara serta sosialisasi terhadap cara pindah memilih yang memang baru di pemilu 2019.
Sedangkan jumlah DPT di Tana Toraja sebanyak 162.854 pemilih termasuk jumlah pemilih difabel sebanyak 746 pemilih dan kemungkinan bertambah setelah dilakukan DPThp. Untuk jumlah TPS sebanyak 566 unit dengan sebaran di 19 kecamatan.
Pengamanan Pemilu 2019 di dua Kabupaten, jumlah personil yang diturunkan TNI-Polri yakni 64 personil dari TNI, 384 personel Polri dan 3.182 Linmas dengan total pengamanan 3.360 personil.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Serni Pindan mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Saat ini, untuk kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu melibatkan Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara diduga pengarahan kampanye.
"Sentra Gakumdu Bawaslu Tana Toraja tengah memproses kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan pejabat negara tersebut sesuai pasal 547 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kampanye," ujar dia.
Meski demikian, kondisi kamtibmas di Tanah Toraja masih dalam keadaan kondusif. Warga setempat menyambut Pemilu serentak ini dengan penuh semangat dan berharap lahir pemimpin arif, bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan mereka.
