BKKBN bukan hanya membantu pemerintah dalam persoalan menekan jumlah ledakan penduduk, tetapi juga membantu upaya menekan angka stunting di lapangan," kata Rini disela pertemuan dengan Ikatan Penulis KB (IPKB) Sulsel di Makassar, Kamis.
Berdasarkan Riset kesehatan daerah (Riskesda) 2018 angka stunting Kabupaten Enrekang mencapai 42,7 persen. Jumlah tersebut sedikit menurun dari hasil Riskesda 2013 yang mencapai 53,7 persen. Riskesda sendiri dilakukan sekali dalam lima tahun.
Rini mengatakan, angka stunting tertinggi di Sulsel berada di Enrekang, sehingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk BKKBN Sulsel turun tangan memberikan sosialisasi pentingnya asupan gizi, termasuk membagikan brosur yang menggunakan bahasa daerah setempat yakni Bahasa Duri.
Hal itu dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan melalui brosur maupun sosialisasi secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga di 10 desa yang teridentifikasi memiliki anak yang kerdil atau terganggu pertumbuhannya.
"Setelah tahun kemarin terkonsentrasi di Kabupaten Enrekang, tahun ini diperluas dengan melakukan sosialisasi pentingnya asupan gizi untuk mencegah stunting itu di wilayah Kabupaten Bone," katanya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Enrekang melansir bahwa angka stunting di beberapa kecamatan sudah mengalami penurunan sekitar 5 persen, namun belum signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang konkret dan terorganisasi oleh semua elemen untuk menekan permasalahan stunting ini sesuai target nasional 20 persen pada 2023.
