DPRD Lutim : Perlu profesionalisme dan kompetensi aparatur untuk tingkatkan pelayanan publik

Malili (ANTARA) - Ketua DPRD Luwu Timur H Amran Syam menyatakan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritasnya dalam bidang pemerintahan daerah di kabupaten maupun pemerintahan di desa.

Amran menyatakan hal itu saat menyampaikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 yang digelar secara virtual, Jumat (17/04/2020).

"Pembangunan infrastruktur hendaknya dititik beratkan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, sarana irigasi pendukung pertanian seperti jaringan irigasi desa, jalan produksi, jaringan air bersih yang berfungsi dengan baik dan penataan struktur kota serta pembenahan pemukiman kumuh warga masyarakat," katanya.

Dia juga menyinggung kelanjutan pembangunan Stadion Malili, rencana pembangunan dalam upaya pencegahan maupun pasca bencana alam, dan terwujudnya sarana perhubungan udara, pelabuhan, akses transportasi dan komunikasi kawasan terisolir.

Prioritas terhadap terbentuknya perangkat daerah yang secara khusus dan fokus terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah, pengawasan akan stabilitas harga bahan pokok serta pengentasan kelangkaan BBM dan pupuk subsidi, dan pencegahan distribusi pupuk ilegal dan palsu.

Selain itu, pembenahan sistem administrasi, pengelolaan aset-aset pemda sesuai dengan sistem akuntabilitas, penanganan lahan kawasan hutan yang dialihkan dalam kawasan area penggunaan lain (APL) dan juga pengawasan dan pengananan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh individu maupun perusahaan.

Dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, kata Amran diperlukan tenaga pendidik yang sesuai kompetensi serta penyebarannya berdasarkan kebutuhan setiap sekolah.

Pengorganisasian dan inventarisasi jumlah pelajar dan mahasiswa asal Luwu Timur, bantuan kegiatan keagamaan, ormas serta pengembangan sarana ibadah.

Bidang perencanaan dan pengawasan, Amran mengatakan diperlukan evaluasi terkait antisipasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran sehingga pembangunan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang cukup lama. (*/Adv)