Rekonstruksi Kantor Bupati Mamuju terdampak gempa rampung akhir 2021

Mamuju (ANTARA) - Rekonstruksi Kantor Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang rusak akibat terdampak gempa bumi magnitudo 6,2 pada pertengahan Januari, ditargetkan rampung hingga Desember 2021.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar Normansjah Wartabone, saat melakukan penyerahan Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Jumat.

"Rekonstruksi Kantor Bupati Mamuju yang rusak akibat gempa, ditargetkan selesai pengerjaannya pada bulan November dan telah siap digunakan pada Desember 2021," kata Normansjah Wartabone di Mamuju.

"Bulan ini, pengerjaan kantor bupati akan digenjot pada struktur, sehingga diharapkan November telah memasuki tahap finising, selanjutnya selesai dan dapat digunakan akhir Desember 2021," tambahnya.

Ia memastikan, sejumlah bangunan yang direkonstruksi akibat bencana termasuk Kantor Bupati Mamuju, akan lebih ramah bencana dengan konstruksi bangunan dan penunjang teknisnya yang lebih aman.

Dicontohkannya, jalur evakuasi atau akses keluar dari bangunan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan orang untuk dapat bergegas keluar saat menghadapi kondisi darurat.

Secara detail ia menjelaskan.bahwa anak tangga yang selama ini berjarak 30 sentimeter masing-masing anak tangga, telah diubah menjadi 18 sampai 20 sentimeter, sesuai dengan persyaratan bangunan ramah bencana.

Saat ini, kata Normansjah Wartabone, pihaknya masih terus berkonsentrasi menyelesaikan 96 bangunan pemerintah daerah yang menjadi objek rekonstruksi pascabencana, dengan persentase bangunan yang telah rampung mencapai 80,6 persen atau 60 bangunan telah selesai, termasuk Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kantor Bappepan, Kantor Camat Tapalang, Puskesmas Botteng, serta beberapa bagian dari RSUD Mamuju yang telah difungsikan.

Sementara, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, berharap, pengerjaan Kantor Bupati Mamuju yang rusak akibat gempa, dapat segera dirampungkan dengan baik, sehingga dapat lebih cepat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Namun tentunya, aspek keamanan menjadi prioritas, sehingga penggunaan bangunan dapat dirasakan aman dan nyaman," ujar Sitti Sutinah Suhardi.