Aksi Unjuk Rasa Terminal Bayangan Berakhir Ricuh

Makassar (ANTARA News) - Aksi unjuk rasa massa tergabung dalam Gabungan Pekerja Terminal (GPT) Daya di Makassar Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa kecewa lantaran Pengusaha Otobus (PO) Litha tidak mengindahkan Peraturan Wali Kota Makassar.

Dalam aksi tersebut, Selasa, di Pool PO Litha jalan Perintis Kemerdekaan massa yang sebelumnya berorasi meminta agar PO Litha mematuhi Peraturan Wali Kota melalui SK nomor 510/Kep/551.23/2004 tentang larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal, tidak ditanggapi.

Massa kemudian tidak terima dan terjadi aksi saling dorong antara pengujuk rasa dengan karyawan PO Litha yang sudah berjaga-jaga sebelumnya. Lalu terjadi ketegangan adu pukul dan saling lempar batu.

Tidak sampai disitu, salah satu pengedara motor nyaris dimassa lantaran diduga provokator dengan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Kericuhan sempat merengsek ke jalan raya hingga di depan Kantor Dinas Perhubungan Sulsel sehingga terjadi kemacetan parah.  

"Kami tidak terima adanya terminal bayangan karena merugikan. Kami meminta Dinas Perhubungan menindak tegas angkutan plat hitam dan menertibkan PO bandel karena mengindahkan peraturan Wali Kota dan Undang-undang lainnya," kata Agus salah satu demonstran.

Dalam aturan lain, Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 pasal 93 ayat 1, serta SK Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 75/AJ.601/DRJD/2003 tentang penyelenggaraan pool dan agen PO.  

Kendati polisi telah berjaga-jaga melerai perseteruan, namun kericuhan tetap berlangsung, selang beberapa menit akhinya kericuhan mereda setelah pihak PO mengalah dan menerima tuntutan pendemo. Aksi kemudin dilanjutkan di Pool PO Liman, namun pihak Liman lebih koperatif menerima pendemo.

"Kami dari PO Liman akan mematuhi SK Wali Kota dan akan tetap masuk terminal sesuai tuntutan kalian," sebut Daud perwakilan Liman.

Aksi kemudian berlanjut ke balai Kota Makassar untuk menemui Wali Kota Makassar terkait dengan banyaknya pelanggaran PO dan terminal liar.  

"Saya sejak dari dulu tidak pernah sepakat dengan adanya terminal bayangan, apalagi mengambil dan menurunkan penumpang di luar terminal. Itu jelas sangat merugikan, baik kepada pemerintah juga kepada supir lainnya," katanya.

Maka dari itu, dirinya akan segera melakukan rapat dengan jajaran terkait untuk membahas permasalahan tersebut. Ia juga mengaku jika pencabutan izin itu bukanlah tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (T.KR-DF/S016)