Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengharapkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menguatkan sejumlah teknologi yang mampu menahan serangan siber setelah pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk disahkan menjadi undang-undang, di Jakarta, Selasa.
"Maka semua PSE harus mempunyai teknologi fairwall dan teknologi enkripsi yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu menahan serangan siber," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan.
Johhny menyebut diperlukan pula sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk melakukan tata kelola dengan baik. "Harus punya SDM berkualifikasi tinggi dan berstandar," ucapnya.
Ia mengatakan PSE harus mempunyai sistem pengorganisasian yang baik dan cepat dalam menangani ataupun mencegah serangan siber melalui sistemnya masing-masing.
Johnny menjelaskan bahwa RUU PDP yang baru saja disahkan menjadi undang-undang itu mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi PSE atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistemnya masing-masing.
"Salah satu yang menjadi kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, baik itu pemerintah, publik maupun pihak swasta adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi. Ini kewajiban data pribadi," ujarnya.
Ia menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di semua PSE. Bila terjadi insiden kebocoran data pribadi, kata Johnny, maka akan dilakukan pemeriksaan kepatuhan atau complience.
"Apakah mereka telah melaksanakan complience sesuai UU PDP, jika tidak maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur UU PDP, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, kurungan, dan denda," kata Johnny.
Sebelumnya hari ini, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkominfo harapkan penguatan teknologi PSE setelah RUU PDP disahkan
Berita Terkait
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
Sesama kelompok WNI berkelahi di Korea Selatan, satu orang tewas
Selasa, 30 April 2024 15:45 Wib
LPAI serukan kepada pemerintah blokir gim daring yang mengandung kekerasan
Sabtu, 27 April 2024 19:57 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Saksi kasus SYL meminta perlindungan LPSK setelah BAP dirinya bocor
Rabu, 24 April 2024 13:18 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Dinas TPHP Gowa perketat penerapan aturan perlindungan lahan pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 2:02 Wib
Tiga ABK WNI jadi korban kapal tenggelam di Korsel ditemukan meninggal
Minggu, 10 Maret 2024 19:36 Wib