Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mengoptimalkan "early warning system" atau sistem peringatan dini untuk meminimalkan risiko jika terjadi bencana di daerah itu.
"Bencana tidak bisa dihindari namun yang penting dilakukan adalah bagaimana meminimalkan kerusakan dan korban jika terjadi bencana," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Mamuju, Senin
Ia menekankan, perlu adanya mitigasi yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi risiko terjadinya bencana melalui sistem peringatan dini.
"Harus ada kesadaran masyarakat, sembari dibentuk sistem peringatan dini, apakah pemerintah desa memukul kentongan jika terjadi sesuatu. Itu langkah mitigasinya," ujar Akmal Malik.
Ia menyampaikan, telah melakukan rapat bersama Balai Kementerian PUPR dan pimpinan OPD terkait, diantaranya BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, membahas penanganan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
Ia memerintahkan seluruh perangkat, untuk mempersiapkan segala bentuk mitigasi agar hal itu menjadi perhatian serius.
Apalagi lanjutnya, BMKG telah memprediksi curah hujan di kawasan itu akan terus meningkat.
"Ketika hujan yang biasa saja kondisinya memperhatikan, bagaimana kalau hujan yang dahsyat ini sehingga ini harus waspada," ucap Akmal Malik.
Terkait banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Desa Pammulukang dan Desa Sondoang Kecamatan Kalukku, Akmal Malik menyebutkan hal itu disebabkan akibat kondisi hutan yang sudah gundul di kawasan itu.
Penjabat Gubernur juga mengatakan, telah berkoordinasi bersama Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi terkait kondisi yang ada di Kecamatan Kalukku pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan itu.
"Terkait kondisi yang terjadi pasca bencana terpenting yang dilakukan adalah mencari apa penyebabnya. Apakah karena alih fungsi lahan atau ada aktivitas ekonomi lain di hutan," terangnya.
Hal tersebut menurutnya, perlu penanganan dan upaya mitigasi, sebab jika curah hujan tinggi maka hal tersebut bisa membentuk waduk dan itu akan menjadi ancaman.
"Setelah dipantau melalui drone, ternyata kondisi hutannya ada yang gundul. Bukan hanya karena alih lahan tetapi juga karena hujan terjadi dan terus menggerus hutan kita," kata Akmal Malik.
Berita Terkait
Jaksa KPK tuntut dua ASN Mahkamah Agung delapan tahun penjara
Kamis, 18 Mei 2023 9:55 Wib
Pemprov Sulbar menggandeng TNI AL kelola kawasan pesisir
Rabu, 10 Mei 2023 18:54 Wib
Pemerintah mulai rehab Kantor DPRD Sulbar yang terdampak gempa 2021
Senin, 8 Mei 2023 17:09 Wib
Pemprov Sulbar gandeng PT Wastec International olah limbah B3 medis
Minggu, 7 Mei 2023 19:51 Wib
Program data desa presisi tahap tiga sasar 145 desa di Sulbar
Kamis, 4 Mei 2023 15:39 Wib
Penjabat Gubernur meminta TPHD Sulbar dievaluasi agar lebih efektif
Rabu, 3 Mei 2023 12:20 Wib
Penjabat Gubernur Sulber dorong pemberdayaan aset agar hasilkan PAD
Selasa, 2 Mei 2023 18:08 Wib
Pemprov Sulbar meminta Diknas petakan guru di perkotaan dan pedalaman
Selasa, 2 Mei 2023 13:24 Wib