Jakarta (ANTARA) -
"Dalam perwujudannya, membutuhkan suatu implementasi smart defense, yakni pertahanan ibu kota yang berbasis teknologi, diplomasi, dan kearifan lokal yang terintegrasi, sebagai bagian dari Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang bersifat semesta, dengan melibatkan seluruh komponen dan sumber daya nasional," kata Yudo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Yudo, pemindahan IKN merupakan satu langkah strategis berimplikasi pada center of gravity negara Indonesia, yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta aspek pertahanan dan keamanan.
"Dalam perspektif geostrategis, Ibu Kota Nusantara berada pada posisi yang strategis. Namun demikian, mengandung kerentanan terhadap ancaman," katanya.
Selanjutnya, pertahanan negara Indonesia disusun dengan memperhatikan geografi sebagai negara kepulauan. Maka, pertahanan matra laut disusun dalam konsep SPLN berdasarkan dinamika lingkungan strategis maupun kemampuan sumber daya nasional.
SPLN diselenggarakan untuk mencegah niat dan menindak pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Selain itu, SPLN juga untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman aspek laut serta memelihara stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia, sekaligus menciptakan kondisi laut yang terkendali guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional.
Pertahanan laut nusantara yang disusun dalam pertahanan berlapis merupakan rencana-rencana tindakan yang bertujuan untuk menjamin sterilitas wilayah atau teritori dari kekuatan musuh, tambah Yudo.
"Untuk menjalankan strategi pertahanan tersebut, kekuatan matra laut tidak berdiri sendiri, diperlukan optimalisasi Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), serta kolaborasi, integrasi, dan keterpaduan kekuatan tri matra dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional guna melaksanakan pengendalian laut serta anti akses dan pencegahan," jelasnya.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, dijelaskan bahwa pembangunan pertahanan IKN Nusantara yang tangguh memiliki kemampuan penangkalan dalam suatu sistem dan strategi pertahanan berlapis dengan mengadopsi smart defense dan dual strategy.
"Artinya, bahwa sistem pertahanan yang dibangun menyinergikan hard defense (pertahanan militer) dengan soft defense (pertahanan nirmiliter), yang kemudian diselaraskan dengan diplomasi sebagai wujud dari dual strategy sistem pertahanan yang terintegrasi dan terkoordinasi; sehingga mampu menangkal menindak, serta menghancurkan setiap ancaman secara efektif dan efisien," ujar Yudo.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasal: Perlu implementasi pertahanan IKN berbasis teknologi
