Makassar (ANTARA) - Sebanyak 20 desa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi lokus penanganan stunting pada tahun ini sesuai Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 333/IV/2022 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2023.
“Pada tahun 2024 telah ditetapkan 15 desa/kelurahan yang menjadi lokasi fokus percepatan penurunan stunting yang akan diintervensi secara terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan terkait,” kata Sekretaris Daerah Sidrap Basra pada rembuk penanganan stunting Pemda Sidrap bersama perwakilan BKKBN Sulsel di Sidrap, Selasa.
Basra mengatakan Pemerintah RI telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Targetnya prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 14 persen pada 2024.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa.
Menurut Basra, upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kabupaten sampai desa dan kelurahan.
“Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan bergizi serta penyakit infeksi,” kata dia.
Angka prevalensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia SSGI tahun 2021 sebesar 25,4 persen, sementara hasil SSGI tahun 2022 mencapai 27,3 persen, terjadi kenaikan 1,9 persen. Angka tersebut masih cukup tinggi yang dipersyaratkan oleh WHO di bawah 20 persen.
Kepala Bidang Dalduk dan KB Sidrap selaku Ketua Panitia Syahrul Mubarak dalam laporannya menjelaskan rembuk stunting adalah aksi tiga kabupaten/kota dalam menindaklanjuti hasil Aksi 1 (analisis situasi) dan Aksi 2 (hasil rencana kegiatan).
Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan perencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab dengan sektor lembaga nonpemerintah dan masyarakat.
Adapun tujuan kegiatan untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.
“Selain itu, membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Sidrap,” ujar Syahrul.
Pada kesempatan itu, Sekda Sidrap Basra, perwakilan Ketua TP PKK serta pimpinan OPD melakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai tanda pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Sidrap.
Berita Terkait
Dinas Ketahanan Pangan Sulbar intervensi stunting di Mamuju
Rabu, 8 Mei 2024 18:35 Wib
BKKBN Sulsel berdayakan ekonomi keluarga berisiko stunting di Jeneponto
Selasa, 7 Mei 2024 13:40 Wib
Dinkes Sulbar bangun 48 jamban sehat dukung program cegah stunting
Selasa, 7 Mei 2024 11:52 Wib
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib
Dinsos minta tim PKH dukung penurunan prevalensi stunting di Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:37 Wib
Prevalensi stunting di Pinrang Sulsel turun 3,3 persen pada 2023
Rabu, 1 Mei 2024 17:51 Wib
PKK Makassar menekankan sinergisitas dalam percepatan stunting
Rabu, 1 Mei 2024 15:56 Wib
Penjabat Bupati Mamasa: Kemendagri mengapresiasi upaya tekan inflasi
Selasa, 30 April 2024 0:13 Wib