Kakanwil Kemenkumham Sulsel hadiri malam anugerah Paralegal Justice Award 2023

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak (dua kiri) saat menghadiri malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 digelar BPHN di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Jakarta, Kamis malam (1/6/2023).ANTARA/HO-Kemenkumham Sulsel

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Liberti Sitinjak menghadiri malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 digelar Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Jakarta, Kamis malam (1/6).

Kakanwil Liberti pada kegiatan itu didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi bersama Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih dan Kadiv Keimigrasian Jaya Saputra, untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada sembilan kepala desa/lurah dari Sulsel yang bersaing mendapatkan Paralegal Justice Award 2023.

Sembilan Kepala Desa/Lurah tersebut yakni Timusu (Kabupaten Soppeng), Bira, Ara, dan Benteng Palioi (Bulukumba), Bontokanang dan Tamasaju (Takalar), Lompulle (Soppeng), Sudirman (Maros), dan Maccini Sombala (Kota Makassar).

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam sambutannya mengatakan Indonesia masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum sehingga membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum terutama di tingkat desa dan kelurahan.

"Kehadiran Kepala Desa/Lurah yang hadir pada kegiatan Paralegal Justice Award ini diharapkan menjadi seorang Paralegal. Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker. Merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, "ujar Menkumham.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly memberikan sambutan pada malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 di Ballroom Discovery Ancol Hotel, Jakarta, Kamis malam (1/6/2023).ANTARA/HO-Kemenkumham Sulsel

Sementara itu, Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana mengatakan Paralegal Justice Award merupakan bagian dari implementasi Acces to Justice yang diamanatkan UUD NKRI tahun 1945.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa."

"Serta menjadi program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, dan di dalam Nawa Cita Presiden pada butir keempat, serta menjadi bagian dari akses terhadap keadilan di dalam SDGS Goal, " ujar Widodo.

Dalam malam penganugerahan tersebut, terpilih kategori terbaik Top 10 Favorit Publik Paralegal Justice Award 2023, sebanyak 73 Kepala Desa/Lurah peraih Non Litigation Peacemaker.

Anubhawa Sasana Desa Jagadhita diberikan kepada 71 Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya serta sebanyak 150 Kepala Desa/Lurah mendapatkan Anugerah Paralegal Justice Award (*/Inf)