Mamuju (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat menggelar "entry meeting" pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar tahun anggaran 2024.
"Pertemuan ini merupakan awal dari pemeriksaan LKPD Sulbar tahun anggaran 2024 yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulbar," kata Kepala Inspektorat Sulbar M Natsir, di Mamuju, Kamis.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga serta Kepala BPK Perwakilan Sulbar Frider Sinaga.
Pertemuan itu kata Natsir perjalanannya sangat sulit, karena hal itu akan menentukan kinerja pemerintah daerah, apakah mampu mempertahankan WTP atau justru sebaliknya.
"Ini yang harus kita jalani dan harus kita penuhi," ujar Natsir.
Ia berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan menyiapkan seluruh data, dokumen serta informasi kegiatan dan program selama tahun anggaran 2024.
"Jadi, tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan, tidak ada lagi hal yang nanti akan mengakibatkan penilaian BPK kita tidak patuh," kata Natsir.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Frider Sinaga menjelaskan, proses pemeriksaan dilakukan setelah Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyerahkan LKPD Provinsi Sulbar 2024.
"Kami telah menerima laporan keuangan dari Pemprov Sulbar, dan akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Nah, itu tujuan pertemuan hari ini," kata Frider Sinaga.
Frider Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut.
"Hari ini kami sudah mulai melakukan pemeriksaan, dan nanti akan berakhir sampai pertengahan Mei 2025," terang Frider Sinaga.
Ia menyampaikan, komponen laporan keuangan yang pertama akan dilakukan pemeriksaan, yaitu laporan realisasi anggaran, yang di dalamnya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga.
"Kemudian di neraca akan kita audit, di situ ada aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari misalnya kendaraan bermotor, kemudian inventaris lain seperti rumah dinas," jelas Frider Sinaga.
