Pangkalpinang (ANTARA) - Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Makmur Marbun menyebutkan 17.317 peraturan daerah (perda) terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Kita harus luruskan perda yang terdampak UU Cipta Kerja ini," kata Makmur Marbun saat menghadiri Rakornas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.
Dia menambahkan pelaksanaan Rakornas Bapemperda se-Indonesia Tahun 2023 di Kota Pangkalpinang itu bermakna penting bagi pembentukan produk hukum daerah.
"Ini merupakan tugas kita bersama, tugas teman-teman di bapemperda DPRD, biro hukum, dan bagian hukum provinsi, kabupaten, kota, karo hukum, kabag hukum, dibantu sekretaris DPRD se-Indonesia untuk meluruskan perda yang terdampak UU Cipta Kerja ini," jelasnya.
Dia menyatakan produk daerah yang dihasilkan tentunya harus dapat menjawab tantangan, keinginan, dan kemudahan-kemudahan berinvestasi di daerah. Hal itu menjadi salah satu akselerasi percepatan daripada UU Cipta Kerja, tambahnya.
"Tadi juga sudah disampaikan tentang bagaimana akselerasi percepatan regulasi menjadi prioritas, salah satunya tadi sudah kita sampaikan adalah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang turunannya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)," kata Makmur.
Dia juga berharap para peserta Rakornas Bapemperda se-Indonesia Tahun 2023 itu menyelesaikan perda DPRD yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Bagaimana kita menyelesaikan perda yang terdampak undang-undang ini yang sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Makmur Marbun.
Berita Terkait
Bapemperda DPRD Sulsel konsultasikan 14 Ranperda di Kemendagri
Senin, 16 Oktober 2023 20:16 Wib
Bapemperda DPRD Sulsel konsultasikan tiga Ranperda ke Kemendagri
Senin, 4 September 2023 20:10 Wib
Bapemperda DPRD Sulsel libatkan LSM godok 10 Ranperda
Senin, 20 Maret 2023 16:37 Wib
DPRD Sulawesi Selatan konsultasikan 13 ranperda di Kemendagri
Jumat, 25 November 2022 21:38 Wib
DPRD Sulsel finalkan Raperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
Senin, 7 November 2022 14:25 Wib
Ditjen Otda menggelar rakornas untuk selaraskan produk hukum Indonesia
Kamis, 6 Oktober 2022 14:06 Wib
Sulbar dan Ditjen Otda menggelar Rakornas Bapemperda DPRD se-Indonesia
Kamis, 6 Oktober 2022 11:51 Wib
Azhar Arsyad wakili Bapemperda se-Indonesia hadiri peluncuran e-Perda
Kamis, 10 Maret 2022 15:56 Wib