BLPBJ: Pemkot Makassar tertinggi kedua nasional soal belanja e-katalog

Makassar (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI telah melakukan penilaian terkait transaksi belanja daerah melalui e-Katalag dan Pemerintah Kota Makassar menjadi yang kedua tertinggi secara nasional.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ) Makassar Sybli Muhammad di Makassar, Jumat, mengatakan nilai transaksi Pemkot Makassar mencapai Rp645,34 miliar dan menempatkan Makassar diurutkan kedua secara nasional.

"Pengumuman itu langsung oleh LKPP RI. Nilai transaksi kita di BLPBJ mencapai Rp645,34 miliar dan itu menempatkan Makassar terbaik kedua secara nasional," ujarnya.

Sybli Muhammad mengakui urutan teratas untuk belanja barang dan jasa melalui e-katalog ditempati oleh Kota Medan dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun.

Ia menyebut posisi Makassar berada di atas Surabaya yang membukukan transaksi Rp635,60 miliar. Kota Semarang dan Tangerang Selatan nilai transaksi di bawah Rp500 miliar.

Hasil evaluasi LKPP RI diumumkan Kepala LKPP RI Henrar Prihadi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pengadaan 2023 di Kota Solo, Kamis.

"Sampai tanggal 21 Juli untuk APBD 2023, Pemkot Makassar meraih peringkat kedua secara nasional kategori nilai transaksi pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Purchasing," kata Kepala BLPBJ Makassar Sybli Muhammad.

Capaian ini, lanjut Sybli, merupakan bukti komitmen Pemkot Makassar terhadap intruksi Presiden RI untuk mewujudkan target nilai transaksi e-Katalag Rp500 triliun di 2023. 

Di mana Presiden Jokowi memprioritaskan metode pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Purchasing.

"Tahun lalu realisasinya hanya Rp80 triliun, sedangkan tahun ini target secara nasional itu Rp500 triliun," tuturnya.

Sybli Muhammad berharap performa ini dapat dipertahankan Pemkot Makassar hingga akhir tahun 2023.

"Syukur-syukur kita bisa menduduki peringkat satu nasional," ucapnya.