Ambon (ANTARA Sulsel) - Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon akan menggunakan fasilitas teleconference mulai 2010 mendatang guna menunjang pelaksanaan program kuliah jarak jauhnya.
Dekan FKIP Unpatti, Patris Rahabav, di Ambon, Senin, membenarkan, fasilitas telekomunikasi canggih itu mulai digunakan tahun depan untuk menunjang proses perkuliahan jarak jauh dengan para mahasiswa yang tersebar di sejumlah Kabupaten/Kota di Maluku.
Pendidikan jarak jauh, kata dia, mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten di Maluku dengan sasaran peningkatan kualitas kualitas guru yang mengikuti program Pendidikan Guru Dalam Jabatan di salah satu fakultas tertua di Unpatti Ambon itu.
FKIP Unpatti, katanya, merupakan salah satu dari 23 FKIP di tanah air yang mendapatkan lisensi khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas untuk melaksanakan program pendidikan guru dalam jabatan dengan sistem kuliah jarak jauh di Maluku dan Maluku utara menggunakan fasilitas teleconference.
Program pendidikan guru dalam jabatan merupakan produk dari Peraturan Mendiknas No.28 tahun 2008 yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen serta PP No.19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menghendaki semua tenaga guru yang mengajar di tiap jenjang pendidikan harus berkualifikasi Strata I atau Diploma IV paling lambat akhir tahun 2014 mendatang.
Program pendidikan ini merupakan upaya untuk mempercepat pensarjanaan guru sehingga bisa mengikuti program sertifikasi. "Kami sudah merespons program ini dengan membangun kemitraan bersama Pemerintah kabupaten/Kota se-Maluku dan baru terlaksana dengan Pemkab Buru Selatan," ujar Rahabav.
Pihaknya juga sudah menyurati Pemkab Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Tengah (Malteng) dan ada respon positif, sedang Pemkab lainnya akan disurati dalam waktu dekat.
"Kesempatan ini jika tidak dimanfaatkan oleh Bupati/Walikota di Maluku, maka pada tahun 2015 mendatang banyak guru tidak tersertifikasi dan tidak terpakai. Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menyediakan dana khusus bagi program ini," kata Rahabav.
Rahabav menambahkan, terkesan selama ini guru hanya mengikuti program sertifikasi untuk mengejar kesejahteraan yang merupakan faktor ikutan, sedangkan tujuan utamanya adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru sering terabaikan.
Permasalahan yang jadi di Maluku saat ini, yakni ketidakseimbangan ratio guru dan siswa serta kompetensi antarpara guruyang ada.
Selain menggunakan fasilitas teleconference, dosen akan tetap melakukan kuliah tatap muka dan tutorial kepad apara guru yang mengikuti program perkuliahan ini. "Teleconference ini hanya dilakukan untuk perkuliahan secara bersama untuk seluruh kabupaten," tandasnya.
"Saya berharap akan ada penyegaran lewat sertifikasi sehingga penumpukan guru pada satu sekolah dan daerah tertentu bisa diatasi. Penempatan guru adalah urusan dinas Pendidikan, tetapi harus ada iklim kerja yang kondusif, karena sejak awal telah menandatangani pernyataan bersedia ditempatkan di manapun," ujarnya.
(T.K-JA/S016)
