Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.
Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.
“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.
Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.
“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.
Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.
Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.
“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.
Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.
“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.
Berita Terkait
TKN Prabowo-Gibran semakin optimistis lihat hasil survei terbaru LSI Denny JA
Sabtu, 10 Februari 2024 6:45 Wib
NBA - Grizzlies kalahkan Pelicans 116-115 di babak tambahan waktu
Rabu, 27 Desember 2023 14:12 Wib
LSI Denny JA : Pasangan Prabowo-Gibran unggul dari capres-cawapres lainnya
Selasa, 24 Oktober 2023 19:22 Wib
Denny JA menilai tiga gerbong suara potensial dibawa Gibran
Selasa, 17 Oktober 2023 11:28 Wib
LSI Denny JA : Elektabilias bakal capres Prabowo unggul di tiga provinsi
Rabu, 4 Oktober 2023 9:56 Wib
Denny JA : PSI berharap dapat efek Jokowi setelah Kaesang Pangerap jadi Ketua Umum
Selasa, 26 September 2023 12:36 Wib
Pendiri LSI Denny JA sebut Prabowo-Ganjar menang telak jika Pilpres satu putaran
Kamis, 21 September 2023 21:23 Wib
Denny JA menilai Jokowi akan akhiri masa kepemimpinan dengan bahagia
Minggu, 17 September 2023 11:40 Wib