Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan kembali menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap II sebanyak 131.430 ton kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Penjabat Wali Kota Palopo Asrul Sani di Palopo, Ahad, menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada perwakilan dari 13.143 masyarakat penerima manfaat.
"CPP beras ini merupakan salah satu bagian dari program pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat dimana beras juga menjadi salah satu penyumbang inflasi," ujarnya.
Asrul Sani mengatakan, harga beras yang terus meningkat juga diakibatkan dampak dari kekeringan yang berkepanjangan sehingga produksi beras menjadi berkurang.
Ia menjelaskan, salah satu yang menyebabkan kenaikan harga beras selain dari musim kemarau panjang itu karena produksi padi Palopo di bawa ke luar daerah untuk diolah dan diproses.
"Padi di kota Palopo ini dibawa ke luar daerah, kemudian diproses, diolah kemudian kembali ke sini, ke kota Palopo. Itu salah satu yang menyebabkan tingginya harga beras di kota palopo," katanya.
Dia menerangkan, salah satu program Pemkot Palopo adalah mendatangkan investor-investor untuk membangun pabrik pemrosesan dan pengolahan padi.
"Kita promosikan investasi agar bisa bangun pengolahan padi di Kota Palopo, sehingga dengan itu, salah satu persoalan di Palopo bisa kita selesaikan," terangnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Palopo Andi Enceng Amir dalam laporannya menyampaikan bahwa penyaluran CPP bantuan pangan itu adalah alokasi untuk bulan September, Oktober dan November 2023 dengan jumlah 131.430 ton.
"Untuk tahap pertama itu kita mendapatkan bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 348 ton. Dan untuk tahap kedua ini sejumlah 394 ton. Jadi kita telah mendapatkan 742 ton, total dari dua tahap CPP bantuan pangan yang disalurkan ke masyarakat penerima manfaat," ujarnya.
