Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk penyaluran bantuan penanganan anak stunting di Kabupaten Takalar.
"Apa yang kami lakukan ini tidak besar, tetapi harapan kami dapat menjadi pencetus gerakan bersama untuk peduli kepada sesama, di mana insan Pelindo bisa menjadi bagian dari gerakan peduli anak stunting," kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelindo (Persero) Ichsanuddin Usman di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan bantuan ini merupakan donasi dari para pekerja pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI), Mutiara Pelindo dan jajaran Manajemen Direksi PT Pelindo.
Dia mengatakan jumlah donasi yang akan disalurkan melalui Dompet Pelindo Peduli sekitar 800 juta merupakan hasil penggalangan dana dari seluruh pekerja Pelindo se-Indonesia.
"Untuk tahap pertama bantuan telah disalurkan di Papua kemudian Takalar, karena kami melihat angka stunting di Takalar masih tinggi di atas nasional dan Sulsel," katanya.
Bantuan ini akan diberikan kepada 16 anak stunting di Kabupaten Takalar dan akan dilakukan pendampingan selama enam bulan, dengan demikian diharapkan dalam rentan tersebut akan terbebas dari stunting.
Ichsanuddin menegaskan bahwa mengentaskan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak karena stunting menjadi ancaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Kita menjadi bagian dari pemerintah dalam mendukung upaya pembangunan generasi emas 2045, generasi yang sehat dan kuat, tetapi itu tidak bisa kita capai kalau angka stunting masih tinggi," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin mengatakan untuk mengentaskan masalah stunting dibutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Pelindo yang telah turut serta dalam penyaluran bantuan dalam untuk penanganan stunting, tentu kami berharap dapat diperluas di kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Sulsel," katanya.
Dia mengatakan angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, sedangkan Sulsel masih di atas nasional yaitu 27,2 persen.
.
"Pemilihan Kabupaten Takalar sangat tepat, karena Takalar merupakan salah satu kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Sulsel yaitu 31,3 persen," kata dia.
