Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih skor tertinggi di wilayah regional III (Kalimantan dan Sulawesi) pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Makassar, Rabu, mengatakan melalui penilaian dan penghargaan IGA ini dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk selalu melakukan berbagai inovasi daerah alam meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah.
“Selamat juga kepada kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan IGA 2023, khususnya daerah di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan kategori skor tertinggi untuk regional III Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan, Pemerintah Kota Makassar meraih kategori kota terinovatif dengan memiliki 167 inovasi dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) untuk kategori kabupaten sangat inovatif dengan melahirkan 200 inovasi.
Sehari sebelumnya pemberian penghargaan ini telah menampilkan Bahtiar Baharuddin di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Penghargaan IGA 2023 diserahkan kepada 95 pemerintah daerah yang terbagi dalam 11 kategori.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan arahan kepada para kepala daerah, dilanjutkan pemberian penghargaan IGA 2023. Penghargaan yang
dilaksanakan sejak tahun 2007 tersebut merupakan penghargaan pada pemerintah daerah yang telah menerapkan inovasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadir secara hybrid pada kegiatan ini di seluruh kepala daerah serta pejabat utama di lingkup Kemendagri.
“Inovasi bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi inovasi untuk mewujudkan suatu sistem yang baik,” ujar Tito.
Sistem tersebut diharapkan dapat berjalan dan berkelanjutan, tidak bergantung pada sosok atau figur kepala daerah, karena kesuksesan dalam sebuah inovasi adalah membangun sistem.
Sedangkan Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membuat aplikasi layanan baru. Pasalnya, pembuatan aplikasi tersebut umumnya tidak saling terintegrasi dengan aplikasi lainnya, sehingga hanya akan membuat masyarakat kebingungan.
"Kita mendorong replikasi. Kalau aplikasi kita semakin banyak, maka rakyat akan bingung, akan memperbanyak akun, semakin rumit untuk mendapatkan layanan," ujarnya.
Ia menyebut banyaknya aplikasi jika tidak dimaksimalkan dengan baik, hanya akan menjadi tumpukan PR dan masalah. Lebih baik sedikit tapi kegunaannya maksimal dan saling terhubung.
Adapun saat ini Kementerian PANRB bersama LAN dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan website jaringan inovasi pelayanan publik nasional (JIPPNas) yang merupakan portal penyedia data integrasi inovasi pelayanan publik.
Berita Terkait
Pemerintah Kota Makassar pertahankan IGA Kemendagri
Minggu, 6 Oktober 2019 3:25 Wib
Jokowi urges universities to open innovative faculties
Jumat, 16 Februari 2018 15:50 Wib
Makassar Raih Innovative Government Award 2017
Selasa, 19 Desember 2017 21:21 Wib