Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menjaga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar tetap sehat.
"Saya sebenarnya juga meminta, dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF), untuk memperkenalkan indikator kesehatan PDAM sebagai salah satu indikator untuk memberikan insentif, yaitu insentif fiskal," kata Sri Mulyani dalam sesi panel World Water Forum ke-10 2024 di Badung, Bali, Selasa.
Insentif fiskal tersebut dimaksudkan sebagai suatu motivasi bagi para Pemda agar mampu mengatasi permasalahan akses terhadap air bersih, dengan cara menjaga PDAM tetap sehat. Menkeu menilai akses terhadap air bersih memiliki korelasi yang kuat dengan kesehatan PDAM.
Ia menjelaskan bahwa nantinya, imbalan dari insentif fiskal dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi dan pertumbuhan daerah, serta bahkan dapat dimanfaatkan untuk mengelola inflasi.
“Kami menyediakan pemerintah daerah yang berkinerja baik ketika inflasi mereka berada di bawah tingkat nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi mereka berada di atas tingkat nasional. Di mana penurunan angka kemiskinan lebih cepat dibandingkan tingkat nasional,” tuturnya.
‘
Untuk merealisasikannya, Bendahara Keuangan itu meminta persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menetapkan indikator kesehatan PDAM.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan tetap menggunakan alat fiskal untuk tetap mendorong investasi untuk pembiayaan air bersih dan sanitasi.
"Kami menggunakan fiscal tool kami agar kami dapat terus memberikan sinyal yang tepat kepada Pemerintah Daerah serta sektor swasta untuk berinvestasi di bidang air bersih. Kami ingin mendorong semua, semua pihak, pemangku kepentingan untuk bekerja sama," tutupnya.
Adapun berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini, 4 juta orang hidup di wilayah krisis air. 1 dari 4 kota menghadapi kerawanan air.
Melalui sejumlah kerja sama dan kebijakan, termasuk juga investasi dan pembiayaan yang besar. Infrastruktur air saja diperkirakan membutuhkan dana sebesar 6,7 triliun dolar AS pada 2030.
Berita Terkait
![Menkeu Sri Mulyani ingatkan masyarakat menyaring informasi demi hindari bahaya pinjol](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/25/tempImageot45TM.jpg)
Menkeu Sri Mulyani ingatkan masyarakat menyaring informasi demi hindari bahaya pinjol
Selasa, 25 Juni 2024 12:46 Wib
![Menkeu: APBN alami defisit sebesar Rp21,8 triliun pada Mei 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/24/airlangga_1.jpg)
Menkeu: APBN alami defisit sebesar Rp21,8 triliun pada Mei 2024
Senin, 24 Juni 2024 15:30 Wib
![Menkeu alokasikan Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/24/WhatsApp-Image-2024-06-24-at-11.00.22_e4f44cad.jpg)
Menkeu alokasikan Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis dalam RAPBN 2025
Senin, 24 Juni 2024 11:48 Wib
![Menkeu jelaskan strategi APBN untuk akomodasi program makan bergizi gratis](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/27/antarafoto-apbn-april-2024-surplus-rp75-7-triliun-27524-ebp-05.jpg)
Menkeu jelaskan strategi APBN untuk akomodasi program makan bergizi gratis
Kamis, 30 Mei 2024 17:46 Wib
![Pandangan Fraksi DPR atas kerangka RAPBN 2025](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/28/antarafoto-pandangan-fraksi-atas-kerangka-rapbn-2025-280524-app-3.jpg)
Pandangan Fraksi DPR atas kerangka RAPBN 2025
Selasa, 28 Mei 2024 15:49 Wib
![Gaji ke-13 ASN cair Juni 2024, Kemenkeu menggelontorkan Rp50,8 Triliun dari APBN](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/05/27/Screenshot_20240527-201707_YouTube.jpg)
Gaji ke-13 ASN cair Juni 2024, Kemenkeu menggelontorkan Rp50,8 Triliun dari APBN
Senin, 27 Mei 2024 20:36 Wib
![Menkeu memastikan keluhan terkait pelayanan Bea Cukai ditindaklanjuti](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/04/05/sri-mulyani-2.jpg)
Menkeu memastikan keluhan terkait pelayanan Bea Cukai ditindaklanjuti
Minggu, 28 April 2024 17:49 Wib
![Menkeu: Penyaluran gaji dan THR PNS pada akhir Maret 2024 capai Rp70,7 triliun](https://cdn.antaranews.com/cache/160x107/2024/04/26/antarafoto-apbn-masih-tercatat-surplus-rp8-1-triliun-260424-bay-8.jpg)
Menkeu: Penyaluran gaji dan THR PNS pada akhir Maret 2024 capai Rp70,7 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib