Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo Sulawesi Selatan mengingatkan para anggota panitia pemungutan suara (PPS) untuk menjaga integritas penyelenggara Pilkada 2024.
“Kepada teman-teman yang telah dilantik, sesuai dengan yang telah dibaca tadi yaitu pakta integritas itulah yang harus kita jadikan pedoman,” kata Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin pada momentum pembekalan anggota PPS sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, Senin.
Sebanyak 144 orang anggota PPS mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan tugasnya pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Irwandi mengatakan semua yang telah tertuang dalam pakta integritas itu akan menjadi pedoman dalam bekerja bagi para petugas PPS ke depannya.
Integritas adalah modal utama dalam bekerja, apalagi pada perhelatan pesta demokrasi yang akan digelar akhir 2024 tersebut.
"Integritas adalah modal utama kita, tanpa integritas, kita sangat sulit untuk mewujudkan pemilu yang damai aman dan tentram di Kota Palopo,” ujarnya.
Irwandi pun meminta kepada seluruh anggota PPS agar setelah pelantikan itu segera bangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama petugas di kelurahan dan kecamatan.
Ia juga berharap dukungan dari seluruh camat dan lurah untuk bekerjasama dan membantu PPS dan PPK.
“Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Pj. Wali Kota yang sudah banyak membantu, serta aparat TNI dan Polri,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Hasta yang menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota PPS se-Kota Palopo mengatakan anggota PPS merupakan ujung tombak pelaksana dan bahkan kesuksesan pilkada serentak 2024.
“Salah satu indikator kesuksesan pilkada adalah tingginya angka partisipasi para pemilih pada pesta demokrasi ini,” kata Hasta.
Karena itu, kata dia, salah satu tugas PPS adalah harus mampu meyakinkan masyarakat pemilih agar mereka mau memanfaatkan sebaik mungkin hak suara yang mereka punya.
“Keterlibatan dan antusiasme masyarakat pada Pilkada harus menjadi prioritas anggota PPS. Jangan sampai hak suara mereka tidak digunakan hanya karena bentuk kelalaian kita,” katanya.
“Perkuat data dan verifikasi faktual di lapangan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tambahnya.
