Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bandingkan data stunting hasil Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) dengan Hasil Data Eletronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan penanganan.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan perlunya membahas perbandingan data SKI dan e-PPGBM, karena data kesehatan penting dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan.
Ia menjelaskan dua sistem ini dirancang untuk mencatat dan melaporkan data kesehatan masyarakat. SKI fokus pada pencatatan sebagai indikator kesehatan secara umum, sementara e-PPGBM pada pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat.
Namun, ungkap Zudan, terdapat tantangan dalam pengumpulan dan pelaporan data, perbedaan dalam metodologi, sumber data dan proses pelaporan sering menyebabkan inkonsistensi dan kesenjangan data. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut.
"Data yang akurat dan terkini sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran," kata Zudan pada pertemuan pembahasan dua data itu di Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mengapresiasi sikap antusias Penjabat Gubernur bersama Kepala BKPK mengkaji lebih lanjut data SKI 2023, karena angkanya 27,4 persen.
Sedangkan data e-PPBMG 6,8 persen atau terdapat 40.199 anak stunting. Sehingga, kebijakan yang tepat dapat diambil.
"Bapak Gubernur Sulsel meminta agar bisa duduk bersama untuk mencari solusi dari masalah ini," kata Ishaq.
Pertemuan untuk meningkatkan kualitas data kesehatan di Sulsel ini dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari, sebagai Narasumber BKPK.
Juga Kepala Pusdatin Kemenkes RI serta dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Sulsel, Koordinator Wilayah SKI 2023 Sulsel, PJTI SKI 2023 Sulsel.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel bandingkan data stunting perbaiki kebijakan penanganan
