Bawaslu Sulsel libatkan pemantau petakan potensi kerawanan Pilkada 2024

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan puluhan pemantau pemilu sebagai upaya turut memetakan potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kami ingin mencoba melakukan pemetaan berkaca pada pemilu kemarin tentang potensi-potensi kemungkinan kerawanan ke depan serta upaya-upaya untuk mengatasinya," ujar anggota Bawaslu Provinsi Sulsel Saiful Jihad di Makassar, Rabu.

Menurut dia, langkah ini diambil berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya serta bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang dapat timbul pada pilkada serentak.

"Kami coba mendengar dari kawan-kawan pemantau. Jadi, kami coba undang pemantau yang sempat menjadi pemantau pada Pemilu 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Sulsel ini.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu, sejumlah perwakilan pemantau hadir seperti dari perwakilan PBHI, PERAK, YASMIB, APKAN, LHKP,NETFID, JPPR, JaDI, FIK-Ornop, LAPAR Sulsel, PPDI, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Ia pun mendengarkan secara langsung temuan-temuan para pemantau. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi mengatasi sejumlah permasalahan yang bisa saja timbul saat tahapan pilkada.

"Temuan itu misalnya, teman-teman disabilitas mengeluhkan layanan di TPS. Ada yang tunanetra, tetapi TPS-nya jauh dari tempat tinggalnya. Fasilitas mestinya mereka dapatkan di setiap TPS untuk memudahkan menyalurkan suara," kata pria yang disapa akrab Ipul ini

Selain itu, beberapa catatan mengenai sejumlah pemilih sebenarnya tidak bisa hadir atau suaranya dimanfaatkan oleh orang lain. Masalah-masalah ini muncul dari temuan pemantau terkait dengan data pemilih.

"Kami punya tanggung jawab mengawal sehingga betul-betul data pemilih diperoleh data yang akurat. Kami meminta kepada KPU agar data pemilih ini fokus pada kepentingan pemilihan, bukan data kependudukan," katanya.

Jika ada NIK ganda, pihaknya tidak akan meminta untuk menghapusnya karena itu urusan dukcapil.

"Tugas kami memastikan warga yang sudah terdaftar dapat memilih di TPS yang tepat," katanya lagi.

Terkait dengan isu politik uang juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini, dia mengatakan bahwa praktik politik uang kini makin canggih dan tidak secara konvensional seperti pemberian amplop, tetapi melalui fasilitas digital lain. Temuan ini juga menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum tersebut.