Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan fokus menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas dan profesionalisme melalui pelatihan kepemimpinan.
Sejumlah ASN melakukan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XVIII yang dilaksanakan di Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel, Makassar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan program pelatihan ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta, guna memenuhi standar kompetensi manajerial sesuai dengan jabatan administrasi, yang kini dikenal sebagai jabatan manajerial berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN.
"Program pelatihan ini berfokus pada pengembangan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan, dimulai dari diri sendiri. Sebab, perubahan yang efektif selalu diawali dari pemimpinnya," ujarnya.
Menurut Jufri Rahman, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, disiplin tinggi, serta etos dan budaya kerja yang kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintah.
Untuk itu, reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga harus mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Selain itu, ASN diharapkan terus berinovasi dalam bekerja agar dapat memberikan manfaat, baik untuk sistem yang ada maupun bagi masyarakat. Jangan alergi terhadap kritik.
ASN juga harus cepat merespons dan memberikan informasi yang akurat, sehingga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam melayani dan mengayomi mereka.
"Dalam menghadapi tantangan sektor publik yang semakin besar, diperlukan kemampuan kepemimpinan perubahan. Hal ini memerlukan kapasitas manajerial yang mampu mengarahkan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya pegawai," katanya.
Lebih jauh Jufri Rahman menjelaskan, PKA dan PKP tidak hanya sebatas jam pembelajaran, tetapi juga membentuk pola pikir dan pemahaman yang mendalam agar peserta mampu berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
Kinerja aparatur akan dinilai berhasil ketika kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah meningkat dan keluhan mereka semakin berkurang.
Oleh karena itu, dalam pelatihan ini peserta juga harus membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang berkinerja tinggi.
"Jadilah aparatur yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat dan sekaligus panutan," kata Jufri.
