Kejati Sulsel menahan satu tersangka baru terkait proyek pipa air limbah

Makassar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali menetapkan satu orang tersangka baru berinisial EB dan langsung menahannya dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pipa air limbah Kota Makassar zona barat laut (paket C) tahun 2020–2021 dengan nilai kontrak Rp68,7 miliar lebih.

"Setelah ekspose di hadapan Kajati Sulsel untuk menetapkan tersangka EB, berdasarkan surat perintah Kajati Sulsel, tersangka langsung dilakukan penahanan di Lapas Makassar," ujar Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi di Makassar, Rabu.

Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dan ditemukan dua alat bukti yang cukup. Selanjutnya dilakukan penahanan guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan dan mengantisipasi yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Untuk modus operandi dan perbuatan tersangka diduga kuat sengaja tidak memeriksa atau meneliti keabsahan dan kebenaran dari data pengalaman kerja PT Karaga Indonusa Pratama (KIP).

Selanjutnya membuat undangan klarifikasi Nomor: BP2JK/Pokja-PPW2/F/14 tanggal 17 Januari 2020 perihal klarifikasi kualifikasi peralatan utama, personel manajerial dan harga timpang pada pokoknya untuk pengalaman pekerjaan PT KIP.

"Perusahaan ini hanya membawa referensi pengalaman kerja disertai kontrak yang dapat membuktikan kebenaran riwayat pengalaman kerja tersebut," jelasnya.

Sedangkan faktanya, pekerjaan proyek pembangunan jaringan pipa air limbah Gatot Subroto (pemberi kerja PD Palijaya Jakarta) dijadikan sebagai data pengalaman kerja oleh PT KIP sampai pelelangan Paket C3 selesai hingga penandatangan kontrak paket C3 pada 27 Februari 2020.

Dari perbuatan tersangka EB menetapkan PT KIP sebagai pemenang lelang paket C3 mengakibatkan proyek pembangunan tersebut didapatkan selisih bobot pengerjaan sebesar 54,20 persen, hasil dari pemeriksaan fisik ahli.

"Dari perbuatannya merugikan keuangan negara yang berasal dari biaya telah dikeluarkan yakni pembayaran realisasi fisik tidak sesuai volume atau progres fisik di lapangan sebesar Rp8,9 miliar lebih," ungkap Soetarmi.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah menetapkan dua orang tersangka dalam penanganan kasus ini, yaitu JRJ selaku Direktur Cabang PT KIP dan SD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Paket C.

Selain itu, penyidik Pidsus Kejati Sulsel meminta para saksi yang dipanggil agar kooperatif hadir untuk menjalani pemeriksaan serta tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti serta berusaha untuk melakukan upaya untuk melobi penyelesaian perkara ini.

Perbuatan tersangka melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam primer Pasal 2 dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.