Pemprov Sulbar dukung Polda deteksi dini konflik sosial
Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mendukung penuh program Polda Sulbar dalam mendeteksi dini dan melakukan pencegahan serta penanganan potensi konflik sosial.
"Pemprov Sulbar mendukung penuh upaya Polda Sulbar dalam melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial, melalui program Early Warming System (EWS)," kata penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan proyek perubahan penanganan konflik sosial di Sulbar melalui EWS tersebut sangat baik karena dapat melakukan pencegahan suatu masalah atau konflik sebelum konflik itu terjadi di Sulbar.
"Konflik sosial dapat menghambat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di Sulbar, sehingga sangat dibutuhkan upaya pencegahan dan penangan setiap konflik, karena setiap konflik yang terjadi akan dapat merugikan daerah ini dari segi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Sosial Budaya Direktorat Intelkam Polda Sulbar AKBP Muhammad Rizal mengatakan penanganan konflik sosial melalui EWS, merupakan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial.
Ia menyampaikan bahwa sistem peringatan dini EWS merupakan peringatan yang dapat diterapkan sebagai rantai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari sensor, deteksi kejadian dan subsistem pengambilan keputusan untuk melakukan identifikasi awal kejadian masalah.
"Strategi penanganan konflik melalui EWS dapat dilakukan dengan menerapkan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat dengan membangun sistem komunikasi informasi yang mampu mendeteksi setiap kejadian, dan membangun subsistem bagi pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya sebuah kejadian, agar dapat dicegah," ujarnya
Ia berharap para stakeholder di Sulbar juga berkontribusi dalam memberikan saran dan tindakan kepada pemerintah kabupaten/kota agar penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat terarah dan komprehensif.
"Kami juga mempromosikan program EWS ini pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI 2024, yang sedang kami ikuti sebagai rancangan proyek perubahan untuk menjaga kondusifitas di daerah," katanya.
"Pemprov Sulbar mendukung penuh upaya Polda Sulbar dalam melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial, melalui program Early Warming System (EWS)," kata penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan proyek perubahan penanganan konflik sosial di Sulbar melalui EWS tersebut sangat baik karena dapat melakukan pencegahan suatu masalah atau konflik sebelum konflik itu terjadi di Sulbar.
"Konflik sosial dapat menghambat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di Sulbar, sehingga sangat dibutuhkan upaya pencegahan dan penangan setiap konflik, karena setiap konflik yang terjadi akan dapat merugikan daerah ini dari segi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Sosial Budaya Direktorat Intelkam Polda Sulbar AKBP Muhammad Rizal mengatakan penanganan konflik sosial melalui EWS, merupakan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial.
Ia menyampaikan bahwa sistem peringatan dini EWS merupakan peringatan yang dapat diterapkan sebagai rantai sistem komunikasi informasi yang terdiri dari sensor, deteksi kejadian dan subsistem pengambilan keputusan untuk melakukan identifikasi awal kejadian masalah.
"Strategi penanganan konflik melalui EWS dapat dilakukan dengan menerapkan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat dengan membangun sistem komunikasi informasi yang mampu mendeteksi setiap kejadian, dan membangun subsistem bagi pemberi keputusan untuk identifikasi awal munculnya sebuah kejadian, agar dapat dicegah," ujarnya
Ia berharap para stakeholder di Sulbar juga berkontribusi dalam memberikan saran dan tindakan kepada pemerintah kabupaten/kota agar penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat terarah dan komprehensif.
"Kami juga mempromosikan program EWS ini pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXI 2024, yang sedang kami ikuti sebagai rancangan proyek perubahan untuk menjaga kondusifitas di daerah," katanya.