Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.
“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), dan seterusnya, yaitu untuk antisipasi hoaks,” kata Afif di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk memastikan tidak ada beredar informasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” ujarnya.
Selain hoaks, dia juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama Pilkada 2024.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa berita hoaks atau misinformasi di media sosial menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024.
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11), Kapolri menilai berita hoaks harus menjadi poin penting yang harus diantisipasi karena tidak semua masyarakat bisa membedakan informasi yang benar maupun bohong.
“Ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial, karena saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial yang mana 38 persen isinya positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif,” ujar Kapolri, dilansir dari keterangan resmi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU RI sebut telah antisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024
Berita Terkait
Sebanyak 782 peserta mengikuti SKB CPNS Kejaksaan di Makassar
Selasa, 3 Desember 2024 20:36 Wib
Ketua DPR: Keberadaan Tim Pengawas Intelijen DPR membantu tugas anggota dewan
Selasa, 3 Desember 2024 19:54 Wib
KPK: Penangkapan PJ Walikota Pekanbaru diduga terkait pengadaan barang fiktif
Selasa, 3 Desember 2024 13:13 Wib
Ombudsman: Perlu payung hukum lebih tinggi atur pupuk subsidi
Selasa, 3 Desember 2024 10:39 Wib
MKD mengklarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung Polri
Senin, 2 Desember 2024 20:41 Wib
Dirut ANTARA usulkan ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi
Senin, 2 Desember 2024 16:10 Wib
Anggota DPR: Polri di bawah Kemendagri merupakan kemunduran
Minggu, 1 Desember 2024 17:48 Wib
KPU RI : Pilkada lanjutan digelar pada September 2025 jika paslon tunggal kalah
Minggu, 1 Desember 2024 12:54 Wib