Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk mematuhi siapapun pemimpin baru yang dilantik nantinya.
"Siapapun pemimpinnya yang dilantik nanti harus sami'na wa atho'na," pesan Prof Fadjry Djufry dalam sambutannya dalam acara peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Dia mengatakan arti dari kalimat sami'na wa atho'na adalah "kami dengar dan patuh". Dia meminta ASN dan pegawai non-ASN bekerja untuk rakyat dan ikut serta patuh pada pemimpin.
Fadjry menyampaikan berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa–yang semula akan dilakukan serentak pada 6 Februari 2025–dimundurkan pada tanggal 18-20 Februari 2025.
"Itu hampir pasti, sisa menunggu fatwa dan keputusan pemerintah pusat," ujar Fadjry Djufry.
Adapun Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya menjadwalkan untuk menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu terkait adanya usulan perubahan tanggal pelantikan kepala daerah serentak hasil Pilkada 2024 pada Senin (3/2) awal pekan depan.
"Kami akan mengundang Mendagri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025," kata Rifqi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sebab semula pada Rabu (22/1), Komisi II DPR bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menyepakati kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.
